Periskop.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk mempercepat pembangunan sekitar 5.000 desa tertinggal yang tersebar di 30 kabupaten di Indonesia. Langkah ini diambil guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di wilayah terpencil.
“Ini perlu dilakukan karena ada Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Senin (8/6).
Ia menambahkan, desa-desa yang masuk program ini masih menghadapi keterbatasan listrik, jaringan telekomunikasi, sarana kesehatan dan pendidikan, serta akses air bersih. Menurut Yandri, sekitar 6.000 desa dari 30 kabupaten ini mencakup hampir 75% dari total desa tertinggal, sehingga penyelesaian masalah di wilayah ini akan menjadi langkah besar untuk menuntaskan persoalan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
“Kalau ini bisa diselesaikan, Insya Allah masalah desa tertinggal bisa ditangani secara signifikan,” ujarnya.
Kondisi Riil
Ia menekankan, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah pusat, donor internasional, sektor swasta, dan BUMN. “Dalam periode pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita ingin persoalan 3T terselesaikan dengan terstruktur,” kata Yandri.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan, rapat koordinasi yang digelar bertujuan agar pemerintah mengetahui secara langsung kondisi riil di 30 kabupaten prioritas.
“Hingga 80 tahun Indonesia merdeka, masih banyak tantangan yang harus diatasi, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur,” kata Dudung.
Ia menambahkan, hasil koordinasi ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden. Dalam rapat ini, para kepala daerah dari wilayah 3T juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan laporan kondisi wilayah masing-masing kepada Presiden, sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa.
Turut hadir Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyar serta pejabat tinggi di lingkungan KSP. Kolaborasi Kemendes dan KSP ini juga menegaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong daerah tertinggal untuk lebih mandiri dan produktif.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar