periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan moratorium pembukaan dapur dan pendaftaran titik baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Nanik S. Deyang menyebut kebijakan ini diambil untuk menata ulang distribusi 27.877 dapur yang saat ini sudah beroperasi namun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Menurutnya, moratorium bukan berarti program berhenti, melainkan jeda untuk memastikan dapur-dapur yang ada sudah melayani penerima manfaat secara optimal sebelum ekspansi dilanjutkan.
"Per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah kita hentikan dulu ke situ, kita akan tata," ujar Nanik usai dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo, Jakarta, Senin (8/6).
Nanik menjelaskan, penataan akan mencakup evaluasi kapasitas tiap dapur dibandingkan jumlah penerima manfaat di wilayahnya. Ia menyebutkan sejumlah dapur kemungkinan kelebihan kapasitas, sementara wilayah lain justru kekurangan.
"Kita tata apakah dapur ini melayani sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan," jelasnya.
Dari hasil penataan itu, BGN baru akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru atau tidak. Nanik merinci, kebutuhan per provinsi akan dihitung ulang secara spesifik, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Jawa Timur.
Selain distribusi, BGN juga akan melakukan grading terhadap seluruh dapur yang ada. Nanik menyebutkan setiap dapur akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas produksinya, apakah mampu melayani 1.000, 2.000, atau 3.000 porsi per hari, untuk memastikan kesesuaian dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Moratorium ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran BGN yang dikomunikasikan langsung kepada Presiden Prabowo. Nanik menegaskan efisiensi dijalankan tanpa mengubah target intervensi gizi yang sudah ditetapkan.
"Artinya kita tidak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Jadi kita mau nata, misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa," pungkas Nanik.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar