periskop.id – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyatakan parlemen segera meminta penjelasan langsung kepada Pertamina dan Pemerintah mengenai dasar perhitungan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax serta Pertamax Green. Langkah ini diambil merespons pertanyaan publik terkait penyesuaian harga di tengah gejolak minyak dunia.
"Kalau kita ingin mengikuti dengan harga yang lama, memang harga minyak dunia sedang meningkat, dengan efek dari geopolitik yang ada hari ini, buktinya sekarang naik," ujar Dony Maryadi Oekon saat diwawancarai oleh Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/06).
Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan tersebut menilai lonjakan harga pasar global akibat situasi geopolitik internasional mengerek biaya pengadaan energi. Faktor ini membuat penyesuaian harga BBM non-PSO tidak terhindarkan.
"BBM Non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti," katanya.
Masyarakat dinilai berhak mendapatkan informasi transparan mengenai formula penentuan tarif baru tersebut. Komisi XII DPR RI mengagendakan rapat kerja bersama pihak terkait guna membuka transparansi data.
DPR menjadwalkan pemanggilan perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama manajemen PT Pertamina (Persero). Pertemuan membahas metode perhitungan spesifik kedua jenis bahan bakar nonsubsidi.
"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM," ungkapnya.
Institusinya berharap proses klarifikasi menghasilkan jawaban konkret. Penjelasan terbuka dibutuhkan agar publik memahami parameter logis di balik kebijakan tata niaga energi.
"Mudah-mudahan setelah pertemuan nanti kita mendapat jawaban yang konkret dari pihak terkait yaitu Kementerian ESDM dan juga Pertamina," ujarnya.
Fokus utama legislatif dan eksekutif saat ini bergeser pada proteksi tarif BBM bersubsidi. Kelompok masyarakat rentan mendominasi kuota pengguna bahan bakar jenis PSO ini.
Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran khusus demi menahan efek domino konflik global ke sektor domestik. Proteksi diberikan agar daya beli masyarakat kecil tidak tergerus.
"Sebetulnya yang berdampak (dari gejolak geopolitik) paling utama adalah yang PSO (subsidi). Ini kita coba untuk menahan PSO tidak akan naik," kata Dony.
Stabilitas instrumen subsidi diprioritaskan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Distribusi BBM PSO menjadi roda penggerak utama aktivitas ekonomi harian.
"Jadi harga ini kita tahan di yang subsidi. Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena yang subsidi ini yang pemanfaatannya adalah masyarakat luas," tegasnya.
Keuangan negara dipastikan tidak mampu menanggung beban fluktuasi komoditas nonsubsidi. Kebijakan memaksakan subsidi berisiko memicu beban ganda pada korporasi negara.
"Yang non-subsidi yaitu sudah terikat dengan harga dunia. Kita tidak mungkin itu juga ditanggung oleh pihak Pemerintah. Karena double subsidi nantinya dan juga ditanggung oleh Pertamina," jelasnya.
Formulasi kebijakan energi nasional wajib menyelaraskan aspek ketahanan finansial sektor publik dan perlindungan konsumen. Pengawasan berkala terus berjalan demi memastikan asas keadilan sosial.
Evaluasi objektif atas kinerja Kementerian ESDM dan Pertamina menjadi agenda prioritas parlemen. Keputusan final harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Kita akan mengklarifikasi sebenarnya hitungannya seperti apa dan betul-betul kita akan mendukung yang pro rakyat, itu yang paling utama," pungkas Dony.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar