Periskop.id - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh aparatur negara agar melakukan introspeksi dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas.
Presiden juga menegaskan setiap aparatur merupakan pelayan rakyat yang wajib menjaga amanah.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari mengatakan, arahan tersebut berlaku bagi seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan.
Menurutnya, langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," kata Qodari dalam keterangannya, Senin (13/7).
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan Presiden Prabowo berkomitmen menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten. Menurutnya, komitmen tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menyebut pemerintah tetap menghormati setiap proses hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Menurut Qodari, penanganan berbagai perkara yang menjadi perhatian publik harus berjalan sesuai ketentuan.
"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," ujar Qodari.
Selain itu, Qodari mengatakan pemerintah mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.
Kata Qodari, setiap proses hukum harus dijalankan secara objektif sesuai aturan yang berlaku.
Ia menambahkan tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai sebuah institusi secara keseluruhan. Pernyataan tersebut dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Qodari menjelaskan penegakan hukum yang konsisten menjadi salah satu langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia juga mengajak seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Di samping itu, Qodari mengimbau seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan agar agenda pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik.
"Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi," katanya.
"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Qodari.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar