Periskop.id - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat (hub) kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Khususnya bagi pasar negara dengan sistem setir kanan.
Ketua Umum Periklindo Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko mengatakan, peluang tersebut muncul di tengah dinamika geopolitik global serta perubahan arah industri otomotif menuju kendaraan listrik.
“Indonesia harus berposisi sebagai hub, khususnya EV setir kanan,” kata Moeldoko dalam dialog ekonomi di Jakarta, Selasa (7/4).
Ia menjelaskan, sejumlah negara pengguna sistem setir kanan seperti Inggris, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan India dapat menjadi pasar potensial, bagi pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Menurut dia, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri kendaraan listrik, baik kendaraan penumpang maupun komersial. Moeldoko menilai, pengembangan industri kendaraan listrik tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya mineral, tetapi perlu didukung penguatan riset dan teknologi.
“Kita harus menuju fokus riset tentang baterai, dan teknologi baru lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, teknologi baterai menjadi faktor kunci dalam pengembangan kendaraan listrik, terutama untuk meningkatkan efisiensi pengisian daya dan daya tahan penggunaan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan produsen global untuk mempercepat transfer teknologi sekaligus memperkuat industri dalam negeri. “Kita bisa berkolaborasi sekaligus melakukan transformasi teknologi,” tuturnya.
Moeldoko juga mengingatkan, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu menghasilkan produk kendaraan listrik dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Ia menambahkan, pengembangan kendaraan listrik juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatan konsumsi dan investasi.
Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik secara pribadi dapat menekan biaya operasional dari sekitar Rp6 juta per bulan untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi sekitar Rp800 ribu.
Lebih lanjut, Moeldoko menilai, pengembangan ekosistem kendaraan listrik perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari industri hulu hingga hilir, termasuk kesiapan infrastruktur dan edukasi pengguna.
Aktifkan Insentif
Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), sebagai langkah untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyatakan, tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah.
"Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit," ujarnya.
Data menunjukkan sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik sempat mencapai sekitar 82 ribu unit, atau setara 11-12% dari total pasar otomotif nasional, didorong oleh berbagai insentif dari pemerintah.
Namun, di saat yang sama, lanjutnya, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong harga minyak dunia tetap tinggi dan bahkan bertahan di atas US$100 per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.
Rizal menjelaskan, alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak, di mana setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6-7 triliun. Artinya, jika harga minyak naik US$10 AS per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60-70 triliun.
Karena itu, tambahnya, insentif kendaraan listrik tetap dibutuhkan, tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
"Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional," tuturnya.
Rizal menegaskan keberlanjutan insentif, juga akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Tinggalkan Komentar
Komentar