Periskop.id – Kebijakan pemerintah untuk menggelontorkan dana simpanannya di Bank Indonesia (BI) disambut hangat industri perbankan. Pasalnya, langkah tersebut memperlonggar likuiditas perbankan untuk menyalurkan kredit.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) misalnya, mengapresiasi langkah pemerintah yang memperkuat likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di lima bank nasional, termasuk BSI.
“Kami mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menempatkan dana di perbankan. Hal ini dapat memperkuat likuiditas di tengah market yang sangat ketat,” kata Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/9).
Sebagai bank yang juga mendapat amanah mendukung program pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, rumah bersubsidi, dan Makan Bergizi Gratis, Wisnu menyampaikan, dana ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan.
Melalui pembiayaan tersebut, maka diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Sejauh ini kinerja BSI solid dan sustain. Hingga Mei 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan double digit,” kata Wisnu.
Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan dana Rp 200 triliun kepada lima bank, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan BSI. Porsi dana yang dialirkan ke lima bank tersebut masing-masing adalah Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
"Kemarin saya janji akan menambahkan Rp200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan. Siang ini disalurkan dan sore sudah masuk,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat.
ia juga menyampaikan alasan BSI diikutsertakan dalam lima bank penerima dana simpanan pemerintah di BI tersebut. “Kenapa BSI ikut, karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana,” tuturnya.
Purbaya mengonfirmasi nantinya dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposit on call, yakni tabungan deposito yang dapat diambil sewaktu-waktu.
“On call, tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita. Jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau memakai uang itu,” ujarnya.
Pertumbuhan DPK
Sebelumnya, Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyatakan, langkah ini dapat meningkatkan sumber pendanaan bank untuk menyalurkan kredit. “Bank Mandiri melihat penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di sistem perbankan berpotensi memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit,” tuturnya.
Ia pun mengutip analisa Tim Ekonom Bank Mandiri yang menyebut, kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal.
Kebijakan ini, lanjutnya, juga sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan. “Khususnya ke sektor-sektor produktif sesuai program prioritas pemerintah dan Asta Cita Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” kata Ashidiq.
Senada, BNI menyampaikan, langkah pemerintah untuk menempatkan dana excess reserve (cadangan berlebih) sebesar Rp200 triliun di perbankan nasional dapat memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan.
Hal itu, pada gilirannya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.
“BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, Jumat.
Okki menegaskan, BNI berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “BNI berkomitmen untuk tetap menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan prioritas pemerintah,” tegas Okki.
Tinggalkan Komentar
Komentar