periskop.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap memasuki fase bersih-bersih besar-besaran. Targetnya jelas: oknum birokrasi “telur busuk” dan pelaku usaha yang dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi RI menyusul maraknya manipulasi saham yang merugikan investor kecil.
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan momentum pembersihan itu sudah dimulai. Pejabat yang terbukti melakukan inefisiensi, pelanggaran hukum, hingga praktik yang merugikan negara disebut akan menghadapi konsekuensi tegas.
“Masalahnya tinggal membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot. Saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” kata Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (11/2).
Kelalaian birokrasi menjadi sorotan tajam setelah empat surat peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dikirim ke pemerintah, namun tak satu pun mendapat respons. Pengabaian ini dianggap memicu risiko ekonomi serius, menegaskan lemahnya mekanisme tanggap dini terhadap isu global yang bisa berdampak langsung ke Indonesia.
Langkah tersebut, menurut Hashim, tidak berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah juga membuka peluang proses hukum bagi siapa pun yang terlibat praktik kriminal, termasuk manipulasi pasar modal yang merugikan investor ritel.
“Saya bukan Jaksa Agung. Jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” tegasnya.
Sorotan khusus diarahkan pada fenomena saham-saham kecil yang melonjak drastis tanpa ditopang fundamental bisnis yang sehat. Hashim mengungkapkan adanya rasio price to earnings (PE) yang dinilai tidak masuk akal. Sehingga, menurutnya, terdapat potensi penyimpangan yang perlu ditindak.
“Ada yang PE-nya 167 kali, 300 kali, 1.200 kali, bahkan 4.000 kali,” ujarnya.
Ketegasan serupa juga menyasar sektor lingkungan. Hashim mencontohkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatera yang terindikasi merusak lingkungan. Keputusan itu, katanya, diambil berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” katanya.
Adik kandung pemimpin negara itu menegaskan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tidak akan menjadi tameng. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, baik di sektor keuangan maupun lingkungan.
Sinyal perombakan juga menguat. Ia mengisyaratkan kemungkinan akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.
Dengan langkah ini, pemerintahan Prabowo ingin mengirim pesan tegas bahwa praktik kotor yang menghambat ekonomi dan merugikan masyarakat tidak akan lagi diberi ruang. Bersih-bersih birokrasi dan penegakan hukum disebut menjadi fondasi untuk mempercepat pertumbuhan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Tinggalkan Komentar
Komentar