Periskop.id - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mengguncang stabilitas ekonomi global. Penutupan Selat Hormuz yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel telah menyebabkan harga minyak mentah dunia melambung tinggi.
Pada awal Maret lalu, minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh angka US$116 per barel. Meski saat ini harga telah sedikit melandai ke level US$98 per barel, angka tersebut tetap berada jauh di atas zona nyaman anggaran negara.
Bagi Indonesia, lonjakan ini adalah sinyal bahaya bagi kesehatan fiskal. Harga pasar yang mencapai US$98 per barel tersebut telah melampaui asumsi harga minyak pada APBN 2026 yang ditetapkan hanya sebesar US$70 per barel. Selisih yang lebar ini secara otomatis memicu pembengkakan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sepanjang tahun 2026.
Kondisi ini menyebabkan fenomena pengikisan ruang fiskal yang signifikan. Artinya, kapasitas belanja negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, terpaksa tergerus triliunan rupiah guna menutupi biaya subsidi dan kompensasi energi yang makin membumbung tinggi akibat konflik di Selat Hormuz.
Ironi di Balik Angka: Subsidi yang Dinikmati Kalangan Mampu
Di tengah upaya pemerintah menjaga daya beli melalui subsidi, muncul fakta pahit mengenai efektivitas penyaluran bantuan tersebut. Ketika ruang fiskal makin sempit, temuan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa subsidi BBM jenis Pertalite justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang secara finansial tergolong mampu.
Dalam policy brief berjudul “Perbaikan Mekanisme Penyaluran BBM JBKP: Penguatan Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi” yang dipublikasi INDEF, terungkap bahwa subsidi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite cenderung tidak tepat sasaran.
Kelompok pengeluaran desil 5 hingga 10, yang mewakili kalangan menengah ke atas, justru mengonsumsi 63,1% dari total konsumsi Pertalite nasional.
Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan pengeluaran terendah pada desil 1 hingga 4 hanya mengonsumsi 36,9% dari total pasokan Pertalite. Dengan asumsi nilai subsidi dan kompensasi pemerintah sebesar Rp1.794 per liter, maka total subsidi yang "salah alamat" ke kelompok menengah atas mencapai angka fantastis sebesar Rp39,46 triliun.
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan nilai subsidi yang diterima kelompok menengah bawah yang hanya sebesar Rp18,95 triliun.
Opsi Strategis untuk Menyelamatkan Fiskal Negara
Berangkat dari tingginya kebocoran subsidi tersebut, INDEF menguraikan empat opsi kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah untuk menghemat fiskal tanpa mengorbankan masyarakat kecil. Berikut adalah rincian opsi tersebut berdasarkan analisis data Korlantas Polri dan BPH Migas:
Opsi 1: Larangan Total Kendaraan Mewah
Pemerintah memasukkan seluruh mobil plat hitam, mobil dinas, dan sepeda motor dengan mesin di atas 150cc ke dalam negative list (daftar terlarang) pengakses Pertalite. Kebijakan ini menyasar sekitar 22 juta mobil dan 6,7 juta motor. Dari sisi ekonomi, opsi ini memberikan penghematan tertinggi mencapai Rp34,24 triliun.
Namun, implementasinya dinilai sulit karena perlu meregulasi lebih dari 120 juta kendaraan motor di bawah 150cc agar tetap mendapatkan haknya.
Opsi 2: Fokus pada Kendaraan Roda Empat
Hanya mobil plat hitam dan mobil dinas yang dilarang menggunakan Pertalite. Opsi ini menawarkan penghematan sebesar Rp32,14 triliun. Kelebihannya terletak pada kemudahan implementasi karena pemerintah tidak perlu mengurusi basis data 120 juta sepeda motor dengan cc kecil.
Meski begitu, sisi keadilannya dianggap rendah karena pemilik motor mewah di atas 150cc masih diperbolehkan menikmati subsidi.
Opsi 3: Penerapan Sistem Kuota
Seluruh mobil plat hitam, mobil dinas, dan motor di atas 150cc tetap boleh membeli Pertalite namun dengan batasan kuota tertentu. Potensi penghematan fiskalnya berada di angka moderat sebesar Rp17,71 triliun.
Opsi ini dinilai cukup realistis karena target sasarannya hanya sekitar 6,7 juta unit kendaraan yang perlu diawasi secara ketat.
Opsi 4: Pembatasan Berbasis Kapasitas Mesin (CC)
Mobil plat hitam di atas 1400cc, semua mobil dinas, dan motor di atas 150cc masuk dalam daftar terlarang. Ini adalah opsi paling adil karena melindungi pemilik mobil kecil di bawah 1400cc yang mungkin tergolong masyarakat menengah bawah.
Namun, penghematan fiskalnya paling rendah, yakni hanya Rp14,81 triliun, dan sangat sulit diterapkan karena membutuhkan basis data kendaraan yang sangat detail dan akurat.
Teknologi sebagai Kunci Pengawasan
Salah satu tantangan terbesar dalam membatasi BBM bersubsidi adalah memastikan prinsip keadilan tetap terjaga sambil mengejar efisiensi anggaran. Menurut INDEF, pemanfaatan teknologi menjadi solusi mutlak dalam memastikan kebijakan pembatasan ini berjalan efektif.
Penggunaan platform digital seperti MyPertamina dapat menjadi pintu masuk bagi model subsidi tertutup untuk Pertalite. Meskipun saat ini masih terdapat berbagai kendala teknis dan permasalahan di lapangan yang membuat implementasi MyPertamina belum optimal, pengawasan berbasis teknologi tetap dianggap sebagai langkah awal yang paling menjanjikan.
Pemerintah perlu melakukan perbaikan masif terhadap basis data dan sistem di lapangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari subsidi energi benar-benar mendarat di kantong mereka yang membutuhkan, bukan justru membakar ruang fiskal demi kenyamanan pemilik kendaraan mewah di tengah krisis energi global yang kian tak menentu.
Tinggalkan Komentar
Komentar