Periskop.id - KUMPUL Impact mendorong penyusunan kebijakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui forum National Policy Convening Indonesia: “Charting the Blueprint for AI-Inclusive Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu (8/7).
Forum ini merupakan bagian dari inisiatif regional AIM ASEAN yang dipimpin ASEAN Foundation bersama AVPN, dengan dukungan Google.org dan Asian Development Bank (ADB). Program tersebut menargetkan pemberdayaan 54.000 UMKM di Indonesia, dengan KUMPUL Impact berperan langsung membina 32.000 UMKM melalui pemanfaatan AI yang aman dan bertanggung jawab.
Founder & Chairperson KUMPUL Impact, Faye Wongso, menekankan pentingnya kebijakan berbasis kondisi nyata di lapangan.
“Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan cetak biru agar dapat berdiri kokoh, kebijakan AI juga harus berangkat dari realitas di lapangan. Kebijakan sehebat apa pun di atas kertas tidak akan bermakna jika gagal menjawab tantangan keseharian UMKM. Karena itu, National Policy Convening ini hadir untuk memastikan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan lived experience para pelaku usaha di akar rumput,” ujarnya.
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah kebijakan AI yang inklusif, dengan pendekatan kolaborasi lintas sektor (pentahelix). Tujuannya agar adopsi teknologi tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memperluas akses dan daya saing UMKM.
Project Manager AIM ASEAN, Eci Ernawati, menyebut keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari kecanggihan teknologi, melainkan dampaknya terhadap pelaku usaha.
“National Policy Convening hadir sebagai jembatan kolaborasi untuk merumuskan kebijakan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari seberapa banyak UMKM yang mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya 'naik kelas',” jelasnya.
Senada, Staf Khusus Presiden RI untuk UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, menegaskan AI harus menjadi alat pemerataan ekonomi.
“AI bukan sekadar lompatan teknologi, melainkan alat strategis untuk mempersempit kesenjangan produktivitas. Teknologi ini tidak boleh menjadi privilese segelintir pelaku besar, tetapi harus memperluas daya saing jutaan UMKM Indonesia. Karena itu, dorongan inovasi wajib diimbangi dengan regulatory enablement dengan menciptakan ekosistem yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang baik tidak hanya dirancang untuk UMKM, tetapi dirancang bersama UMKM, berbasis pembelajaran nyata dari lapangan,” tegasnya.
Sebagai dasar penyusunan kebijakan, KUMPUL Impact juga memaparkan temuan awal implementasi AIM ASEAN yang telah menjangkau 16.037 UMKM di 32 provinsi, dengan 62,2% peserta merupakan perempuan.
Sejumlah temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi AI sangat ditentukan oleh kekuatan ekosistem lokal, termasuk kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan mitra pembangunan. Di sisi lain, kesenjangan literasi digital dan finansial masih menjadi tantangan utama bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.
Forum ini ditargetkan menghasilkan tiga luaran utama, yakni ringkasan eksekutif, ringkasan kebijakan publik, serta perangkat media dan advokasi yang akan menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan AI nasional yang inklusif.
Tinggalkan Komentar
Komentar