Periskop.id - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih baru yang mengancam stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Pada Sabtu (28/2), Amerika Serikat (AS) dan Israel meluncurkan serangan udara secara bersamaan ke wilayah Iran. Presiden Donald Trump menyebut aksi militer tersebut sebagai sebuah operasi tempur besar.
Serangan mematikan ini menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran bersama sejumlah pejabat militer senior. Sebagai bentuk balasan, Iran meluncurkan rentetan rudal ke beberapa negara di Asia Barat yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
Meski konflik ini terjadi ribuan kilometer dari tanah air, data menunjukkan bahwa dampaknya akan sangat nyata bagi dompet masyarakat Indonesia.
Ketergantungan Impor Energi yang Mengkhawatirkan
Melansir laman resmi Institute for Essential Services Reform (IESR), ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang rapuh akibat kecanduan terhadap bahan bakar fosil.
Berdasarkan data terkini, Indonesia mengonsumsi 1,7 juta barel minyak per hari, namun hanya mampu memproduksi 0,86 juta barel di dalam negeri.
Kondisi ini memaksa pemerintah menutup sekitar 50% kebutuhan minyak melalui impor, di mana hampir separuhnya berasal dari negara negara yang kini terdampak langsung oleh konflik.
Arab Saudi secara historis menyumbang 38% impor minyak mentah Indonesia dengan nilai mencapai 1,21 miliar dolar AS per tahun, diikuti oleh Irak, Uni Emirat Arab (UEA), dan Kuwait.
Pada 2024 saja, Indonesia mencatat rekor impor 53,74 juta ton minyak mentah dan produk minyak bumi, meningkat 19% dari tahun sebelumnya.
Situasi pada sektor gas bahkan lebih mengkhawatirkan. Sekitar separuh pasokan LPG Indonesia berasal dari kawasan Teluk (UEA, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait) sementara sisanya dari AS.
Lebih dari 70 juta rumah tangga di Indonesia sangat bergantung pada gas subsidi tabung 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
Dengan total subsidi BBM dan LPG yang mencapai 106 triliun rupiah tahun ini, instabilitas di Timur Tengah menjadi ancaman langsung bagi ketahanan pangan dan energi nasional.
Selat Hormuz: Urat Nadi yang Terputus
Pusat dari krisis ini terletak pada Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran sempit selebar 21 mil yang menjadi satu satunya jalan keluar bagi pasokan energi dari negara negara Teluk.
Pasca eskalasi akhir pekan lalu, jalur tersebut dilaporkan praktis tertutup. Garda Revolusi Iran telah memberikan peringatan keras bahwa tidak ada transit kapal yang diizinkan melewati selat tersebut.
Pemutusan jalur ini memicu guncangan hebat pada pasar komoditas. Sebagai perbandingan, pada Juni 2025, harga minyak Brent melonjak 13% menjadi US$78,50 per barel hanya karena satu serangan udara Israel ke Teheran.
Kini, dalam skala perang besar, analis dari Barclays memperkirakan harga minyak dunia bisa menembus US$100 per barel. Perusahaan pelayaran raksasa seperti Maersk dan Hapag Lloyd bahkan telah menghentikan operasional mereka di Teluk Persia.
Tekanan Berat pada APBN dan Nilai Tukar
Bagi Indonesia, harga minyak di angka US$100 per barel adalah "lampu merah" bagi anggaran negara.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak hanya sebesar US$70 per barel. Berdasarkan perhitungan fiskal, setiap kenaikan 1 dolar pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) akan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.
Jika harga benar-benar menyentuh US$100, beban subsidi akan membengkak jauh di atas proyeksi awal sebesar Rp381 triliun. Tekanan ini ditambah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akibat sentimen safe haven.
Setiap pelemahan rupiah sebesar Rp1.000 per dolar akan meningkatkan biaya impor energi hingga ratusan miliar rupiah, yang pada akhirnya memicu inflasi pada harga pangan dan transportasi.
Solusi Struktural: Berhenti Mensubsidi Kerentanan
IESR menekankan bahwa respons populis jangka pendek seperti menambah subsidi tidak akan menyelesaikan akar masalah. Indonesia harus segera melakukan reformasi struktural melalui tiga langkah utama:
- Dekarbonisasi Sektor Memasak: Mengalihkan penggunaan LPG 3 kg ke kompor induksi listrik. Langkah ini diprediksi mampu menghemat subsidi negara sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta per rumah tangga per tahun dan menurunkan biaya energi warga hingga 30%.
- Reformasi Subsidi: Mengalihkan dana subsidi dari komoditas fosil ke transportasi publik listrik dan insentif kendaraan listrik bagi warga berpendapatan rendah. Penghematan ini juga bisa dialihkan untuk investasi infrastruktur energi bersih seperti program 100 GW tenaga surya.
- Percepatan Energi Terbarukan: Membangun sistem energi yang fleksibel dengan mengandalkan tenaga surya terdesentralisasi dan penyimpanan energi (storage). Langkah ini diklaim lebih ekonomis dan mampu menurunkan biaya pembangkitan hingga 21% dibanding skema fosil tradisional.
Tinggalkan Komentar
Komentar