periskop.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota DEN menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu membahas dua isu utama, yakni tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan government technology (govtech) berbasis kecerdasan buatan.
Luhut menyebutkan, kunjungan berlangsung pukul 15.35 WIB. Ia hadir bersama anggota DEN Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.
"Setelah kami dipanggil oleh Presiden, penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, betul-betul dengan profesional. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," kata Luhut usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6).
Luhut juga memaparkan progres govtech berbasis AI kepada Presiden. Per 1 Juni lalu, delapan kementerian dan lembaga telah menyatukan seluruh datanya dalam satu sistem terintegrasi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah republik.
"Kami laporkan mengenai government technology karena sudah 80% government technology ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian/lembaga sepanjang Republik kini datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI," kata Luhut.
Menurut Luhut, govtech bakal menjadi komponen paling krusial dalam jalannya pemerintahan Prabowo ke depan. Seluruh data nasional disebut akan terpusat dan tidak ada celah yang luput dari sistem tersebut.
"Pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti govtech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa, karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," sambungnya.
Sementara itu, anggota DEN Septian Hario Seto mengungkapkan pihaknya telah menjalankan survei independen terhadap pelaksanaan MBG melalui metode random sampling. Survei itu dibiayai sendiri oleh DEN dan dirancang untuk memetakan ekosistem rantai pasok yang terbentuk dari program tersebut.
"Satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan," ujar Seto.
Hasil survei itu dinilai positif. Seto memaparkan, data yang terkumpul diklaim merepresentasikan keseluruhan populasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini.
"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut," ujar Seto.
"Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada," pungkas Seto.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar