Periskop.id - Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta meminta pelaku usaha dan masyarakat memberikan data yang jujur, akurat, dan valid kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting untuk memotret kondisi ekonomi Jakarta secara riil dan menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode itu, petugas akan mendata pelaku usaha di berbagai wilayah, termasuk kawasan kepulauan yang memiliki tantangan geografis berbeda dibandingkan wilayah daratan Jakarta.
“Kami meminta pelaku usaha dan masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas demi masa depan ekonomi Jakarta yang lebih baik," kata Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto di Jakarta, Senin (15/6).
Kadarmanto menegaskan, hasil sensus sepuluh tahunan ini akan mendukung transformasi Jakarta menuju kota global. Menurut dia, data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik, tetapi akan menjadi acuan dalam meningkatkan investasi, daya saing ekonomi, serta membaca struktur usaha di ibu kota.
"Target kami adalah membawa Jakarta menembus peringkat dua puluh besar kota global dunia pada 2045 dan petugas adalah garda terdepan kualitas data nasional kita," ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting karena Jakarta sedang memasuki fase baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara secara administratif. Dengan posisi sebagai pusat ekonomi, perdagangan, keuangan, jasa, pariwisata, dan industri kreatif, Jakarta membutuhkan basis data ekonomi yang kuat agar transformasinya menuju kota global tidak hanya bertumpu pada asumsi.
Data valid dari pelaku usaha akan membantu pemerintah melihat sektor mana yang tumbuh, jenis usaha apa yang berkembang, wilayah mana yang memiliki potensi baru, serta tantangan apa yang dihadapi pelaku ekonomi. Informasi seperti ini diperlukan untuk menyusun kebijakan yang lebih tajam, mulai dari perizinan, dukungan UMKM, investasi, ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga pengembangan kawasan.
Di tingkat wilayah, Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Kadarmanto mengapresiasi kesiapan Kepulauan Seribu yang dinilai paling stabil dari sisi personel. Seluruh petugas yang dikerahkan merupakan putra-putri daerah yang memahami karakteristik wilayah kepulauan.
Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu Alfhonso Triantoro menjelaskan terdapat 30 petugas Sensus Ekonomi 2026 di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari 25 Petugas Pendataan Lapangan dan 5 Petugas Pengawas Lapangan.
"Kami sengaja melibatkan warga lokal untuk memudahkan akses komunikasi dan mengefektifkan pendataan, mengingat kendala transportasi antarpulau yang cukup menantang," kata dia.
Pelibatan Warga Lokal
Pelibatan warga lokal menjadi strategi penting karena Kepulauan Seribu memiliki medan pendataan yang berbeda. Petugas harus menjangkau pulau berpenduduk, pulau resort, hingga pulau tidak berpenduduk yang memiliki aktivitas usaha. Tantangan transportasi antarpulau, kondisi cuaca, dan sebaran kegiatan ekonomi membuat pemahaman lokal menjadi modal utama.
Alfhonso menyebut pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Setiap petugas berfokus pada empat hingga enam Satuan Lingkungan Setempat, termasuk wilayah non-SLS yang tetap memiliki aktivitas ekonomi.
"Untuk memastikan kualitas data, pegawai BPS Kepulauan Seribu akan melakukan pendampingan melekat kepada petugas pada dua hari pertama pelaksanaan, yakni 15-16 Juni 2026," kata dia.
Pendampingan awal ini diperlukan untuk memastikan standar pendataan berjalan sama sejak hari pertama. Dengan begitu, data yang dikumpulkan di lapangan lebih konsisten dan kesalahan pengisian dapat ditekan sejak awal.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan meminta BPS setempat memetakan potensi usaha terbaik di wilayah kepulauan melalui Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai hasil sensus akan menjadi fondasi utama bagi penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang sangat krusial dan hasil dari sensus ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah,” kata dia di Jakarta, Senin.
Fadjar mengatakan, data yang akurat dan berkualitas sangat diperlukan untuk memetakan perkembangan dunia usaha, perubahan struktur ekonomi, serta potensi sektor unggulan di Kepulauan Seribu. Wilayah ini memiliki karakter ekonomi yang khas karena bertumpu pada pariwisata bahari, jasa wisata, usaha kuliner, perikanan, transportasi laut, dan aktivitas ekonomi berbasis pulau.
Menurut Fadjar, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun oleh petugas di lapangan. Karena itu, petugas perlu mampu membangun komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan masyarakat.
"Para petugas harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menjamin kerahasiaan data responden dan kepercayaan masyarakat adalah kunci untuk menghasilkan data yang akurat," kata dia.
Jaminan kerahasiaan menjadi salah satu faktor penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Banyak pelaku usaha kerap khawatir data yang diberikan akan dipakai untuk kepentingan pajak, audit, atau pemeriksaan. Kekhawatiran ini bisa membuat responden menahan informasi atau memberikan data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Padahal, data sensus digunakan untuk kepentingan statistik dan disajikan dalam bentuk agregat. Di berbagai daerah, BPS menegaskan informasi individu maupun unit usaha tidak dipublikasikan secara personal. Kerahasiaan responden juga dijamin oleh peraturan perundang-undangan di bidang statistik.
Data Sensus Tidak Digunakan untuk Kepentingan Pajak
Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal dalam pemberitaan sebelumnya juga menegaskan, data responden tidak dipakai untuk kepentingan di luar statistik. "BPS menjamin kerahasiaan data responden. Data yang diberikan tidak akan digunakan untuk kepentingan pajak, audit, maupun investigasi. Publikasi hasil sensus hanya dalam bentuk agregat,” kata Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal di Bengkulu, Senin.
Pernyataan itu relevan untuk menjawab keraguan pelaku usaha di Jakarta. Semakin tinggi kepercayaan responden terhadap petugas dan lembaga statistik, semakin besar peluang data yang terkumpul menjadi akurat dan lengkap.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS setelah 1986, 1996, 2006, dan 2016. Sensus ini digelar setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian secara menyeluruh.
Cakupan Sensus Ekonomi tidak hanya usaha besar atau perusahaan formal. Pendataan juga menyasar UMKM, pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, pelaku ekonomi digital, usaha jasa, perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, industri pengolahan, dan berbagai kegiatan ekonomi nonpertanian lainnya.
Cakupan yang luas ini membuat partisipasi pelaku usaha menjadi sangat menentukan. Jika banyak usaha tidak terdata atau memberikan informasi yang tidak lengkap, hasil sensus dapat meleset dari kondisi riil. Dampaknya, kebijakan yang dibuat pemerintah juga berisiko tidak tepat sasaran.
Bagi pelaku usaha, data Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi manfaat tidak langsung. Pemerintah dapat menggunakan hasil sensus untuk melihat kebutuhan dukungan usaha, potensi pasar, perkembangan ekonomi digital, kebutuhan pelatihan, akses pembiayaan, hingga prioritas infrastruktur ekonomi.
Bagi Jakarta, data ini juga penting untuk mengukur daya saing wilayah. Kota global membutuhkan data ekonomi yang detail, mulai dari peta sektor unggulan, produktivitas usaha, ketimpangan antarwilayah, skala usaha, tenaga kerja, hingga sebaran aktivitas ekonomi informal. Tanpa data yang kuat, target menuju kota global akan sulit dijabarkan menjadi kebijakan konkret.
Khusus Kepulauan Seribu, hasil Sensus Ekonomi dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi unggulan setiap pulau. Misalnya pulau yang kuat di sektor wisata, usaha kuliner, penyewaan kapal, penginapan, perdagangan, atau jasa pendukung pariwisata. Pemetaan itu penting agar program pembangunan tidak disamaratakan.
Jika data menunjukkan adanya konsentrasi usaha wisata di pulau tertentu, pemerintah bisa menyiapkan dukungan infrastruktur, promosi, pelatihan, dan perizinan yang sesuai. Jika ditemukan usaha kecil yang belum formal, pemerintah bisa mendorong pendampingan legalitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi.
Namun, semua itu hanya bisa dilakukan jika data yang masuk valid. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak melihat sensus sebagai beban administratif, melainkan sebagai kesempatan untuk membuat aktivitas ekonomi mereka terlihat dalam data resmi negara.
Petugas sensus juga memegang peran kunci. Mereka harus mampu menjelaskan tujuan pendataan, menjawab kekhawatiran responden, menjaga etika, serta memastikan data yang dikumpulkan sesuai kondisi di lapangan. Komunikasi yang buruk dapat membuat responden menolak atau memberi jawaban seadanya.
Dalam wilayah seperti Kepulauan Seribu, pendekatan petugas lokal dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi. Warga yang mengenal karakter sosial dan geografis daerahnya lebih mudah membangun kepercayaan dengan responden, terutama pelaku usaha kecil yang mungkin belum terbiasa berhadapan dengan pendataan resmi.
Banyak Usaha Bergeser ke Platform Digital
Sensus Ekonomi 2026 juga berlangsung di tengah perubahan besar dunia usaha. Setelah pandemi, banyak usaha bergeser ke platform digital, layanan pesan antar, usaha berbasis rumah, dan model bisnis hybrid. Di sisi lain, ekonomi informal masih menjadi tulang punggung banyak rumah tangga perkotaan. Perubahan ini harus tertangkap dalam data agar kebijakan ekonomi tidak tertinggal.
Karena itu, BPS membutuhkan informasi yang benar dari pelaku usaha, baik usaha yang memiliki tempat tetap maupun usaha yang berpindah, usaha skala besar maupun mikro, usaha offline maupun digital. Setiap unit usaha memiliki kontribusi terhadap wajah ekonomi Jakarta.
Dengan pendataan yang lengkap, pemerintah dapat membaca ekonomi Jakarta secara lebih jernih. Data tersebut akan membantu menentukan sektor prioritas, memperkuat investasi, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan daya saing kota.
Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan sekadar agenda statistik. Bagi Jakarta, sensus ini menjadi alat membaca masa depan ekonomi. Kejujuran pelaku usaha dan kualitas kerja petugas akan menentukan apakah peta ekonomi yang dihasilkan benar-benar sesuai kenyataan atau hanya menjadi angka yang kurang menggambarkan kehidupan usaha di lapangan.
Karena itu, BPS DKI Jakarta meminta masyarakat dan pelaku usaha menyambut petugas resmi, memberikan jawaban yang akurat, serta tidak ragu menyampaikan data usaha. Data yang benar hari ini akan menjadi dasar kebijakan ekonomi Jakarta di tahun-tahun berikutnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar