Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna ke-23 di Jakarta, Kamis (2/7).
Purbaya menegaskan bahwa APBN 2025 memiliki nilai strategis karena menjadi APBN transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ini merupakan APBN Transisi yang disusun oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal. Dan ketiga, tetap dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan, guna mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang," kata Purbaya.
Purbaya menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN 2025 berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Pemerintah pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan APBN, khususnya DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai telah memberikan pengawasan dan masukan konstruktif.
Menurutnya, sinergi tersebut turut memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara, yang tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dari BPK.
"Capaian ini menunjukkan konsistensi dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," jelasnya.
Purbaya mengakui bahwa tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan akibat fragmentasi perdagangan global dan meningkatnya tensi geopolitik. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu logistik internasional, tetapi juga mengubah paradigma kerja sama ekonomi multilateral secara fundamental.
Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi dinamika global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di level 5,09%.
"Ini menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Sementara itu, inflasi berada pada level rendah 2,92%, tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan," terang dia.
Menurutnya, kuatnya ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan.
Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2025 yang ditempuh secara ekspansif dengan tetap menjaga defisit dalam batas aman. Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.765,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.218,17 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp541,53 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5,43 triliun.
Tak hanya itu, upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan resolusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha serta pengalihan pengelolaan dividen ke danantara.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp3.435,46 triliun yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp449,04 triliun.
Realisasi belanja tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan rencana awal setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mendorong efisiensi belanja sebesar Rp306,7 triliun sekaligus membuka ruang relaksasi melalui program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp206,4 triliun guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau Rp670,34 triliun.
Untuk membiaya defisit tersebut, lanjutnya, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp742,73 triliun atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025.
Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap dan di setiap kuartal sepanjang tahun 2025.
Stimulus ini, katanya, diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perubahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus sebesar Rp110,7 triliun.
Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada bulan Agustus 2025 lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar