Periskop.id - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat, dipastikan belum mengguncang stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak dunia dan tekanan terhadap kurs rupiah, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan ulang APBN.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di tengah tekanan pasar keuangan global yang masih dipicu ketegangan geopolitik, penguatan dolar AS, hingga volatilitas harga energi internasional. Meski demikian, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga stabilitas fiskal nasional.
“Kami sudah hitung. Pada waktu simulasi (minyak global) US$100 per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5).
Nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 0,20% hingga mencapai Rp17.830 per dolar AS. Namun, pemerintah memastikan tekanan tersebut masih dalam koridor yang terkendali.
Menurut Purbaya, salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas pasar keuangan adalah kondisi pasar obligasi domestik yang masih relatif kuat. Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan disebut melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian kembali obligasi atau buyback agar imbal hasil (yield) tetap terkendali dan tidak memicu kepanikan investor.
“Tapi gini, walaupun rupiah melemahkan bond, yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara (Direktorat Jenderal Pembendaharaan), untuk sedikit membeli (buyback), supaya yield-nya agak terkendali,” katanya.
Ia menilai kestabilan pasar obligasi menjadi kunci penting menjaga arus investasi asing tetap masuk ke Indonesia. Menurutnya, investor global masih melihat instrumen surat utang Indonesia menarik selama volatilitas pasar dapat dijaga.
“Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor asing untuk melakukan investasi bond kita akan terjaga juga. Kami sudah mulai melihat ada yang masuk modal asing ke pasar,” ujar dia.
Purbaya juga mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan langkah lanjutan guna memperkuat posisi rupiah di pasar keuangan global. Meski belum menjelaskan secara rinci bentuk kebijakan tersebut, ia optimistis penguatan rupiah akan terjadi dalam waktu dekat.
“Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan rupiah dengan signifikan,” katanya menambahkan.
Di sisi lain, pemerintah menilai pelemahan rupiah saat ini tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang sebenarnya masih cukup solid. Pertumbuhan ekonomi, konsumsi domestik, hingga kinerja fiskal dinilai tetap menunjukkan tren positif.
“Ini terjadi karena fundamentalnya bagus, sebetulnya enggak masuk akal. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi,” ujar dia.
Target Pendapatan
Selain memastikan APBN tetap aman, Purbaya juga optimistis target pendapatan negara tahun 2026 dapat tercapai. Optimisme itu didorong oleh membaiknya kinerja penerimaan pajak dan bea cukai setelah pemerintah melakukan restrukturisasi besar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Jadi, kelihatannya target tahun ini (2026) akan baik. (Kinerja) Bea Cukai juga akan bagus juga, jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan di Bea Cukai,” ujar Purbaya.
Kementerian Keuangan juga mulai mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam sistem administrasi perpajakan, untuk meningkatkan efisiensi dan menekan potensi kebocoran penerimaan negara.
Salah satu instrumen yang mulai menunjukkan dampak signifikan adalah implementasi sistem Coretax. Meski masih menuai sejumlah keluhan dari wajib pajak, pemerintah menilai sistem tersebut mulai memperkuat pengawasan dan otomatisasi data perpajakan.
“Jadi, harusnya sih lebih efisien. Kalau anda lihat Coretax yang dulunya banyak di protes. Sekarang juga masih ada protes, tapi kan udah sedikit. Tapi kinerja Coretax bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Coretax, semuanya dihitung hampir otomatis. Jadi, orang enggak bisa lari," tuturnya.
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.153,6 triliun. Hingga April 2026, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan (year on year/yoy).
Sejumlah lembaga internasional sebelumnya juga menilai ekonomi Indonesia masih relatif tangguh di tengah gejolak global. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam laporan terbarunya tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%, ditopang konsumsi domestik dan investasi yang stabil.
Di kawasan Asia Tenggara, tekanan terhadap mata uang juga dialami sejumlah negara lain akibat tingginya suku bunga global dan konflik geopolitik yang memicu lonjakan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset aman. Namun, Indonesia dinilai masih memiliki ruang fiskal dan cadangan devisa yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar