Periskop.id - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memperkirakan posisi utang pemerintah akan menembus sekitar Rp10.600 triliun pada akhir 2026. Proyeksi tersebut didorong oleh pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang, serta dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang berdenominasi valuta asing.
Awalil menjelaskan, berdasarkan Laporan Pemerintah mengenai pelaksanaan APBN Semester I 2026, defisit anggaran diproyeksikan melebar menjadi Rp734,32 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan target awal dalam APBN sebesar Rp689,15 triliun atau 2,68% terhadap PDB.
Menurutnya, pelebaran defisit tersebut terjadi karena kenaikan belanja negara diperkirakan melampaui pertumbuhan pendapatan negara. Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,73% dari target APBN, sedangkan belanja negara diperkirakan menyentuh Rp3.942,4 triliun atau 102,95% dari pagu yang telah ditetapkan.
"Oleh karena kenaikan belanja melebihi pendapatan, maka defisit 2026 diprakirakan mencapai Rp734,3 triliun. Lebih lebar dari rencana APBN yang Rp689,1 triliun, dan rasio terhadap PDB pun menjadi 2,85% dari rencana 2,68%. Ini merupakan rasio tertinggi, kecuali saat pandemi tahun 2020 dan 2021," kata Awalil dalam keterangannya, Senin (13/7).
Ia menilai pelebaran defisit tersebut akan mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan anggaran, terutama melalui utang. Outlook pemerintah memperkirakan pembiayaan utang secara neto meningkat menjadi Rp868,12 triliun dari target awal Rp832,21 triliun.
"Pembiayaan utang bertambah. Untuk mengatasi defisit diperlukan pembiayaan dengan nilai setara, yang disebut sebagai item pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran didefinisikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya," paparnya.
Meski demikian, Awalil mencatat sumber pembiayaan mengalami pergeseran. Pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) secara neto justru diperkirakan turun menjadi Rp736,57 triliun dari rencana Rp799,53 triliun. Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman luar negeri meningkat tajam menjadi Rp137,5 triliun dari target semula Rp39,21 triliun.
Selain itu, ia memperkirakan pemerintah harus menyiapkan pelunasan pokok utang sekitar Rp900 triliun sepanjang 2026. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan penarikan utang baru secara bruto diperkirakan mencapai sekitar Rp1.768 triliun.
Awalil menjelaskan, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.638 triliun per 31 Desember 2025. Dengan tambahan pembiayaan utang neto sebesar Rp868 triliun serta asumsi pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi menambah nilai utang sekitar Rp100 triliun, posisi utang pemerintah pada akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp10.600 triliun.
"Dengan demikian, posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp10.600 triliun," ungkapnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar