periskop.id - Ketua Komisi IX DPR RI, Mukhammad Misbakhun, mengatakan pemerintah tengah merumuskan berbagai stimulus dan insentif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Menurut Misbakhun, pembahasan mengenai langkah mitigasi tersebut telah dilakukan dan saat ini pemerintah masih menghitung bentuk stimulus yang paling tepat untuk diberikan kepada masyarakat maupun sektor-sektor yang terdampak.
"Itu sedang dirumuskan. Tadi kita diskusinya di sana. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor," kata Misbakhun kepada media, Jakarta, Rabu (10/9).
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi, sehingga pemerintah perlu memastikan kebijakan kompensasi yang disiapkan mampu menjaga konsumsi masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Misbakhun menilai kelompok masyarakat pengguna Pertamax menjadi salah satu perhatian pemerintah karena secara ekonomi berada di lapisan yang berdekatan dengan pengguna Pertalite. Oleh karena itu, pemerintah masih mengkaji kebutuhan yang paling mendesak bagi kelompok tersebut sebelum menetapkan bentuk stimulus.
"Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," tutupnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar