periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi khusus terhadap pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar. Lembaga antirasuah ini memperingatkan bahwa belanja kendaraan mewah tersebut harus diawasi ketat karena sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang paling rawan terjadi tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pihaknya memantau polemik tersebut setelah isu anggaran fantastis ini viral di jagat maya. Ia menekankan, setiap anggaran daerah harus melalui perencanaan yang presisi dan mengutamakan asas kebutuhan publik.
"Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan, dan yang terpenting adalah proses pengadaannya," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (28/2).
Budi menguraikan berbagai potensi penyimpangan yang kerap terjadi dalam proses pengadaan. Salah satunya adalah mekanisme pengadaan mobil dinas jenis Sport Utility Vehicle (SUV) hybrid 3.000 cc milik Rudy Mas’ud tersebut.
"Jadi memang pengadaan barang dan jasa ini sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi," jelasnya.
Budi mengatakan, dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat berbagai celah penyimpangan yang harus diwaspadai, mulai dari pengondisian pemenang lelang hingga manipulasi harga.
"Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade spesifikasi, itu semuanya harus betul-betul kita lihat. Semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?" tegas Budi.
Lebih lanjut, Budi menyoroti efektivitas anggaran di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Ia mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak memaksakan belanja barang yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan di lapangan.
"Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan atau pengadaannya, baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah, harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai butuhnya A, belanjanya B," tutur Budi.
Diketahui, pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjadi perbincangan hangat lantaran mengalokasikan dana Rp8,5 miliar untuk unit SUV mewah berperforma tinggi. Namun, pihak Pemprov Kaltim melalui Sekretaris Daerah Sri Wahyuni memberikan pembelaan bahwa anggaran tersebut sudah dipertimbangkan secara matang.
Sri Wahyuni menjelaskan, spesifikasi mesin besar sangat diperlukan untuk menunjang kinerja gubernur yang sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah pelosok Kalimantan Timur. Menurutnya, medan jalan berat dan akses sulit di wilayah Kaltim membutuhkan kendaraan yang tangguh agar jangkauan tugas pemerintahan tetap optimal.
Tinggalkan Komentar
Komentar