periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mendalami peran tersangka Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi selama dua hari berturut-turut untuk membongkar modus operandi pengaturan pemenang lelang.
“Dalam pemeriksaan para saksi selama dua hari ini, penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengkondisian, dan plotting calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jateng dan BTP Jatim, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW,” kata Budi di Gedung KPK, Jumat (24/4).
Pada Kamis (23/4), tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi penting. Salah satu yang hadir memenuhi panggilan adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian, Mohamad Risal Wasal.
“Hari ini, Kamis (23/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA, Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ucap Budi.
Namun, dua saksi lainnya pada hari tersebut terpantau mangkir, yakni Dicky Hendrik Kusbiantoro selaku Staf Direktur Prasarana dan Nurhadi Unggul Wibowo selaku Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan.
Penyidikan terus bergulir hingga Jumat (24/4). KPK kembali memanggil sejumlah pejabat terkait, termasuk pihak dari Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo. Pada Jumat (24/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama Ari Hendratno selaku PPK Perawatan Perkeretaapian pada Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo.
“Saksi hadir,” tutur Budi.
Sementara itu, saksi Mochamad Andi Hary Murty selaku Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo dan Putu Sumarjaya selaku Warga Binaan Lapas Sukamiskin dilaporkan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan Jumat tersebut.
Adapun kasus tersebut terkuak berawal dari OTT yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Hingga 15 Desember 2025, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 20 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Saat ditanya mengenai penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu dugaan pemerasan di Pati dan suap DJKA, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi kebenarannya.
“Iya, iya,” kata Asep di Gedung KPK, Selasa (20/1). Asep menyampaikan pernyataan itu untuk menjawab perkembangan status Sudewo setelah diperiksa dalam kasus DJKA Kemenhub.
Tinggalkan Komentar
Komentar