Periskop.id - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memastikan ketersediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program mandatori biodiesel B50 tetap aman. Meski kebutuhan anggaran program tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp32,3 triliun pada tahun ini, BPDP menegaskan likuiditas yang dikelolanya masih mencukupi untuk membiayai seluruh program prioritas berbasis sawit.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mochmad Alfansyah, mengatakan kebutuhan anggaran operasional program biodiesel B50 diperkirakan berada di kisaran Rp32,3 triliun. Namun, besarnya alokasi tersebut dipastikan tidak akan mengganggu pendanaan program strategis lainnya.
"Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," kata Alfansyah kepada media, Jakarta, Rabu (15/7).
Ia menegaskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga riset kelapa sawit tetap menjadi prioritas dan pendanaannya telah dipastikan tersedia.
Selain mendukung implementasi B50, pihaknya juga tengah menyiapkan skema dukungan pembiayaan untuk penyaluran solar nonsubsidi dengan harga khusus bagi nelayan. Program tersebut dirancang untuk kuota 400 ribu kiloliter dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan di bawah Rp1,5 triliun.
"(kesiapan dana) BPDP siap support aja," tegasnya.
Di sisi lain, terkait wacana kenaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk memperkuat kas BPDP, Alfansyah menilai langkah tersebut belum diperlukan pada tahun ini.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan seluruh program masih dapat dipenuhi dari likuiditas yang tersedia, sementara evaluasi terhadap kebijakan pungutan ekspor akan dilakukan untuk kebutuhan tahun depan.
"Insyaallah cukup, tahun ini cukup," ujarnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi biodiesel B50 akan menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun. Menurutnya, penggunaan campuran biodiesel tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Airlangga mengatakan peluncuran B50 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik dan disrupsi teknologi.
Bahkan Airlangga bilang, kebijakan tersebut juga diperkirakan berkontribusi terhadap target net zero emission dengan menurunkan emisi sekitar 44 juta ton setara karbon dioksida (CO2).
"Kemarin Bapak Presiden meluncurkan yang namanya B-50 dan B-50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B-50 solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa 177 triliun dan berkontribusi terhadap net zero emission 44 juta ton CO2 setara," kata Airlangga kepada media, Jakarta, Jumat (10/7).
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar