Periskop.id - Eskalasi perang di Timur Tengah yang semakin meningkat antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memicu kekhawatiran global. Dampak nyata dari konflik ini mulai dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara.
Guna meminimalkan efek lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, pemerintah Filipina dan Thailand secara resmi memutuskan kebijakan antisipatif yang cukup drastis.
Filipina Resmi Terapkan Empat Hari Kerja
Melansir media Filipina, GMA Network, Pemerintah Kota Manila mengambil langkah responsif terhadap kenaikan harga bahan bakar yang dipicu oleh ketegangan militer tersebut.
Pada Senin (9/3), Wali Kota Francisco “Isko” Domagoso menandatangani Executive Order (EO) No. 8 Seri 2026. Aturan ini menetapkan sistem minggu kerja yang dipadatkan bagi seluruh pegawai pemerintah kota.
Berdasarkan aturan baru tersebut, kantor pemerintah kota hanya akan beroperasi dari Senin hingga Kamis. Jam kerja harian pun disesuaikan menjadi lebih panjang, yaitu mulai pukul 07.00 hingga 18.00 dan 08.00 hingga 19.00. Sesuai ketentuan, hari Jumat dan akhir pekan ditetapkan sebagai hari libur kerja.
Meskipun demikian, pelayanan publik dipastikan tidak akan lumpuh total.
“Namun demikian, operasional kantor-kantor yang menyediakan layanan esensial akan tetap berjalan untuk memastikan pelayanan kepada warga Manila tetap berkelanjutan,” kata pemerintah kota dalam keterangan resminya.
Langkah di tingkat kota ini menyusul kebijakan nasional yang lebih luas. Pekan lalu, Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. telah mengumumkan bahwa mulai Senin (9/3), sistem pekan kerja empat hari juga diberlakukan sementara untuk kantor-kantor di bawah cabang eksekutif pemerintah.
Thailand Berlakukan Berbagai Langkah Penghematan
Di waktu yang hampir bersamaan, Thailand juga mengambil posisi siaga. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, pada Selasa mengumumkan serangkaian langkah penghematan energi bagi instansi pemerintah dan perusahaan milik negara.
Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand, Lalida Periswiwatana, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia akibat konflik tersebut mengancam keamanan energi nasional. Dalam konferensi pers di Gedung Pemerintah, Bangkok, sebagaimana dikutip oleh Antara pada Rabu (11/3), ia merinci instruksi perdana menteri.
"PM Thailand telah menginstruksikan instansi pemerintah dan perusahaan untuk segera menerapkan langkah-langkah yang memungkinkan karyawan bekerja dari rumah, ketika tugas mereka tidak berdampak terhadap penyediaan layanan publik," kata Periswiwatana.
Selain kebijakan kerja jarak jauh (WFH), Pemerintah Thailand juga mengambil kebijakan tegas terkait anggaran negara:
- Penangguhan Dinas Luar Negeri: Seluruh perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai negara, termasuk untuk tujuan pendidikan dan magang, resmi ditangguhkan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk dilakukan di dalam negeri saja.
- Pembatasan Operasional SPBU: Pemerintah sedang mengkaji penutupan harian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mulai pukul 22.00 hingga 06.00 waktu setempat.
- Subsidi BBM: Saat ini, harga bensin dan solar ditahan agar tidak naik melalui subsidi Dana Minyak Nasional yang berlaku selama 15 hari sejak awal Maret, meski kelanjutannya masih dalam peninjauan.
Pemerintah Thailand memandang krisis ini sebagai prioritas utama karena ketergantungan mereka pada impor minyak mentah. Tercatat, total cadangan minyak Thailand per 5 Maret berada di angka 2,1 miliar galon, sementara permintaan harian mencapai 32,7 juta galon.
“Timur Tengah adalah pemasok energi terbesar di dunia dan konflik yang sedang berlangsung di sana menyebabkan volatilitas harga minyak dan energi global secara konstan. Pemerintah pun menganggap penanganan krisis energi yang mengancam sebagai prioritas utama,” tegas juru bicara tersebut.
Kementerian Energi Thailand juga mengusulkan protokol penghematan ketat yakni memantau konsumsi bahan bakar kendaraan dinas dan mendorong sistem berbagi kendaraan (carpooling) di antara PNS.
Pemerintah juga meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk berkoordinasi dengan media massa guna mengampanyekan gerakan penghematan energi nasional jika situasi krisis ini terus memburuk di masa depan.
Tinggalkan Komentar
Komentar