periskop.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja akan mempercepat pembenahan seluruh pintu perlintasan kereta api di wilayah Bekasi, termasuk perlintasan tidak resmi atau “liar”. Langkah darurat ini diambil guna merespons tingginya risiko kecelakaan akibat menjamurnya akses jalan warga yang bersinggungan langsung dengan rel kereta api.
Dedi Mulyadi menyoroti fenomena munculnya jalan baru di sekitar perumahan yang bukan merupakan lintasan resmi PT KAI. Menurutnya, tanpa sistem pengamanan standar, tragedi kecelakaan akan terus mengancam nyawa masyarakat maupun petugas kereta api.
“Nah, sekarang ini seluruh pintu lintasan, baik resmi maupun tidak resmi, harus segera ada pengamannya. Kalau tidak, peristiwa seperti ini akan terus terjadi,” kata Dedi Mulyadi di Tambun Selatan, Rabu (29/4).
Terkait solusi jangka panjang, Dedi mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus melalui pembangunan jembatan layang (flyover) di titik-titik padat Jawa Barat, khususnya Bekasi.
“Yang kedua, memang daerah itu padat. Dalam rencana pembangunan Jawa Barat sudah teralokasikan pembangunan flyover, meski bertahap karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas. Tetapi dengan kebijakan Pak Presiden untuk membangun flyover, kami berterima kasih banyak,” jelasnya.
Meski kemampuan fiskal daerah terbatas, dukungan pusat dinilai menjadi kunci penyelesaian masalah perlintasan sebidang.
Senada dengan Gubernur, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pihaknya memberikan atensi khusus terhadap perlintasan yang selama ini hanya dijaga swadaya oleh warga menggunakan palang bambu. Pemkab Bekasi berkomitmen untuk tidak tinggal diam dan segera menyiapkan alokasi anggaran khusus.
“Ke depannya insya Allah Kabupaten Bekasi tidak tinggal diam. Akan kita anggarkan karena ini demi keselamatan warga. Kita lihat ada banyak yang hanya dijaga dengan bambu, nanti secepatnya kita anggarkan agar dijaga secara layak,” tegas Asep.
Asep menambahkan, situasi saat ini sudah masuk kategori darurat karena menyangkut bahaya yang mengintai berulang kali. Pihaknya akan segera menelusuri akses antarwilayah yang belum memiliki sistem pengamanan standar.
Lebih lanjut, untuk penanganan teknis di lapangan, Pemkab Bekasi akan memperkuat kolaborasi dengan PT KAI.
“Ini menjadi PR bagi kita. Kita akan berkolaborasi dengan KAI untuk menelusuri perlintasan yang tidak memiliki palang pintu. Intinya, kita ingin secepatnya karena ini darurat, minimal jangan sampai terulang seperti kemarin,” pungkas Asep.
Tinggalkan Komentar
Komentar