periskop.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total unit tersebut, sekitar 10–20 di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penetapan lokasi setiap SPPG tidak diputuskan secara sepihak oleh kementeriannya. Proses tersebut dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Penentuan titik itu ditentukan bersama dengan Kemendagri dan BGN. Mandat awalnya memang untuk 3T, karena kita bicara APBN. Namun titiknya ditentukan bersama Kemendagri dan BGN. Jadi, memang ada beberapa di 3T, ada di PLBN, dan ada juga yang dekat-dekat sini. Kami mengikuti arahan saja,” terang Dody dalam media briefing di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (5/6).
Ia menuturkan, pembangunan dapur MBG dijalankan dengan tenggat waktu yang ketat. Karena itu, kementeriannya memusatkan perhatian pada kesiapan lahan dan proses konstruksi.
Kini seluruh bangunan telah rampung dan tengah memasuki tahap serah terima ke BGN. Kepala BGN, ungkap Dody, akan memeriksa satu per satu unit sebelum proses penerimaan resmi dilakukan.
“Hari ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Kepala BGN akan mengecek satu per satu sebelum mereka menerima. Namun secara keseluruhan sudah selesai semua,” ujarnya.
Dody merinci, ada dua tipe bangunan SPPG yang dibangun. Dapur dengan kapasitas di bawah 1.000 penerima manfaat menggunakan bangunan berukuran sekitar 10 x 15 meter, sementara yang melayani 1.000 hingga 3.000 orang dibangun dengan luas sekitar 20 x 20 meter.
Selain bangunan utama, setiap dapur juga dilengkapi fasilitas penunjang operasional. Di antaranya instalasi pengolahan air limbah, sistem penyediaan air minum, serta generator set sebagai cadangan daya saat listrik padam.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan memenuhi asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Kementerian PU ditunjuk untuk menangani sisi infrastruktur, sementara BGN menjadi pengelola teknis di lapangan.
“Untuk penerima manfaat di atas 1.000 hingga 3.000 orang, kami bangunkan gedung berukuran 20 x 20 meter. Selain itu, kami lengkapi dengan genset, pengolahan air limbah, dan sistem SPAM,” pungkas Dody.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar