Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku masih mengkaji kemungkinan menghentikan pemberian Makan Bergizi Gratis kepada anak-anak dari keluarga mampu. Kebijakan tersebut belum diputuskan karena pemerintah masih menyusun kriteria ekonomi, jenis sekolah, dan kelompok yang akan diprioritaskan.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan, kajian ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan. Evaluasi dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan MBG lebih diarahkan kepada masyarakat desil bawah, wilayah tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Itu masih kita kaji lagi. Memang sudah ada wacana ke sana, tapi masih kita kaji lagi,” kata Trenggono seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Trenggono belum menjelaskan apakah penyaringan akan dilakukan berdasarkan penghasilan keluarga, peringkat desil, status sekolah, atau gabungan sejumlah indikator. Ia memastikan hasil evaluasi baru akan diumumkan setelah proses kajian selesai.
Sekolah Elite Masuk Evaluasi
Wacana penajaman penerima MBG bukan kali pertama disampaikan pemerintah. Pada Juni 2026, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, pemberian makanan kepada siswa di sekolah elite sedang dievaluasi agar anggaran lebih banyak menjangkau kelompok yang membutuhkan.
“Iya benar (penataan kembali). Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi, nanti misalnya sekolah-sekolah kaya,” ujar Nanik.
Selama ini, MBG diberikan kepada peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kategori sekolah. Petunjuk teknis BGN 2026 bahkan menetapkan penerima manfaat mencakup seluruh siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, sekolah keagamaan, pesantren dan pendidikan layanan khusus.
Program tersebut juga menyasar pendidik dan tenaga kependidikan, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak berusia enam bulan hingga lima tahun. Artinya, sampai aturan baru diterbitkan, anak dari keluarga mampu masih termasuk dalam kelompok penerima MBG.
Arah kebijakan yang lebih selektif sebenarnya pernah disinggung Prabowo. Dalam Perayaan Natal Nasional pada Januari 2026, ia menilai MBG jauh lebih penting bagi anak-anak yang menghadapi masalah pemenuhan gizi.
“Untuk mereka yang kaya, untuk mereka yang sudah mapan, ya tidak penting. Tapi untuk anak-anak di banyak daerah, makan bergizi itu sangat-sangat penting,” kata Prabowo.
Data Ekonomi Keluarga Jadi Tantangan
Penetapan penerima berdasarkan kemampuan ekonomi membutuhkan basis data yang akurat. Salah satu rujukan yang berpotensi digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, meski BGN belum memastikan penggunaannya untuk MBG.
DTSEN memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan individu dan keluarga. Data tersebut dibentuk dengan menggabungkan berbagai sumber resmi dan dipadankan dengan data kependudukan untuk mendukung penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran.
Dalam sistem desil, keluarga Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok dengan porsi masing-masing 10 persen. Desil 1 merupakan kelompok dengan kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok tertinggi. Kementerian Sosial menyebut peringkat tersebut bersifat dinamis dan dapat dihitung ulang setelah pembaruan data.
Penyaringan tidak bisa hanya mengandalkan status sekolah. Siswa kurang mampu dapat bersekolah di sekolah swasta elite melalui beasiswa, sementara sekolah negeri juga bisa diisi anak dari keluarga berpenghasilan tinggi. Pemerintah harus menyediakan mekanisme verifikasi dan keberatan agar siswa yang membutuhkan tidak justru terhapus dari daftar penerima.
Anggaran MBG Capai Rp335 Triliun
Penajaman sasaran menjadi penting karena skala MBG terus membesar. APBN 2026 mengalokasikan Rp335 triliun bagi program tersebut untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus menggerakkan UMKM serta perekonomian lokal.
BGN menargetkan program menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Hingga 20 Januari 2026, sebanyak 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi dan melayani sekitar 59,86 juta orang, termasuk tenaga pendidik. Total makanan yang direncanakan sepanjang tahun mencapai sekitar 21 miliar porsi.
Dengan cakupan sebesar itu, penghentian MBG bagi kelompok mampu dapat membuka ruang anggaran untuk memperkuat pelayanan di daerah tertinggal dan wilayah rawan stunting. Dana juga bisa diarahkan untuk memperbaiki kualitas menu, keamanan pangan, distribusi, dan pembangunan dapur di lokasi yang belum terjangkau.
Namun, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persoalan baru apabila kriteria “anak orang kaya” tidak dibuat secara objektif. Kesalahan data dapat membuat anak rentan kehilangan makanan, sedangkan klasifikasi berdasarkan sekolah berpotensi melahirkan stigma dan ketidakadilan.
Karena itu, keputusan BGN harus disertai definisi penerima yang terukur, integrasi data lintas lembaga, masa transisi, dan saluran pengaduan. Untuk saat ini, pemerintah menegaskan belum ada anak atau sekolah yang resmi dicoret dari program MBG.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar