Periskop.id - Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida menyoroti kesiapan sektor pertanian dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai tantangan utama berada pada produksi, posisi tawar petani, hingga keterbatasan modal pelaku usaha pangan.
Dinda menjelaskan, kesiapan sektor pertanian nasional masih belum merata karena setiap komoditas memiliki persoalan berbeda. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan strategi khusus agar pasokan pangan untuk MBG tetap aman.
“Kondisi di lapangan menunjukkan tantangan yang berbeda antar-komoditas. Hal ini memerlukan penanganan yang spesifik agar pasokan pangan tetap terjaga,” ujar Dinda dikutip dari laman resmi UMY pada Jumat (17/7).
Ia menyebut komoditas beras saat ini memiliki kondisi pasokan yang relatif aman. Berdasarkan proyeksi produksi nasional, ketersediaan beras mencapai 47,1 juta ton dengan produksi sekitar 38,6 juta ton.
Namun, Dinda mengatakan harga eceran beras masih berada di level tinggi dengan rata-rata Rp15.499 per kilogram. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi harga gabah di tingkat petani yang telah melampaui asumsi Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.
Selain beras, ia menilai sektor peternakan unggas dan telur menjadi tantangan yang lebih kompleks karena menjadi sumber protein utama dalam program MBG. Dinda menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan turun 1,85% pada Juni 2026 akibat kenaikan biaya pakan impor yang lebih cepat dibandingkan harga jual.
“Struktur rantai pasok protein hewani kita masih memerlukan penguatan kapasitas. Kita harus menjaga agar penyerapan untuk program MBG tidak mengurangi pasokan pangan bagi masyarakat umum,” jelas Dinda.
Menurut Dinda, peningkatan permintaan pangan dari MBG dapat menjadi peluang untuk memperkuat kelembagaan petani. Ia menilai petani kecil perlu didorong bergabung dalam koperasi, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ia menjelaskan, kelembagaan tersebut dapat membuka peluang kerja sama pasokan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema forward contract. Menurutnya, mekanisme itu dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi tawar petani.
“Tanpa penguatan kelembagaan, peningkatan permintaan dari Program Makan Bergizi Gratis berisiko lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara atau tengkulak, bukan petani sebagai produsen utama,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinda juga menyoroti kendala yang dihadapi UMKM pangan lokal. Ia menyebut persoalan utama bukan berasal dari minimnya permintaan, melainkan kebutuhan modal awal dalam proses pengadaan pemerintah.
Menurutnya, mekanisme pre-financing membuat mitra harus menyiapkan modal terlebih dahulu sebelum pembayaran diterima. Ia menilai jeda pencairan akibat proses birokrasi dapat mengganggu arus kas UMKM dengan modal terbatas.
Dinda menyarankan pemerintah menerapkan skema pembayaran bertahap yang lebih cepat untuk membantu pelaku usaha lokal. Ia juga mengusulkan dukungan supply chain financing melalui jaringan perbankan daerah agar UMKM tetap dapat berpartisipasi dalam program MBG.
Untuk menjaga keberlanjutan MBG, Dinda merekomendasikan tiga langkah strategis bagi pemerintah. Pertama, regulasi harga acuan beras perlu diselaraskan dengan kondisi harga gabah di lapangan.
Kedua, ia mendorong pembangunan sistem data spasial untuk pengadaan digital yang menghubungkan 25.082 SPPG dengan peta potensi komoditas daerah. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan investasi sektor hulu melalui subsidi sarana produksi, teknologi pertanian, serta infrastruktur seperti gudang pendingin.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kualitas SDM Indonesia. Namun, keberhasilan di hilir tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor hulu,” pungkas Dinda.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar