periskop.id – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa meminta seluruh pembantu Presiden senantiasa menjaga integritas serta memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah.
Kasus korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menurutnya wajib menjadi peringatan keras.
“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Saan, Kamis (4/6).
Saan mengaku prihatin atas munculnya kasus hukum yang melibatkan pejabat negara dalam waktu yang hampir bersamaan.
Seluruh pejabat yang dipercaya menjalankan program-program pemerintah dinilai harus menunjukkan profesionalitas dan kredibilitas tinggi.
Presiden Prabowo Subianto konsisten menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dalam berbagai kesempatan.
Menurutnya, seluruh jajaran kementerian maupun lembaga negara semestinya menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman menjalankan tugas.
“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” katanya.
Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut secara khusus menanggapi kasus yang menjerat Kepala BGN dan jajarannya.
Saan juga menyoroti penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam perkara yang berbeda. Kejadian ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pejabat di lingkaran pemerintahan.
“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” tegasnya.
Kasus-kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata.
Momentum ini harus dimanfaatkan seluruh institusi pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan internal agar potensi penyimpangan dicegah sejak dini.
Keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah sangat bergantung pada integritas para penyelenggara negara.
Dia menegaskan, setiap pejabat publik dituntut menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.
“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Legislator asal Dapil Jawa Barat VII itu.
DPR mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani setiap perkara secara profesional.
Proses yang berjalan diharapkan sesuai ketentuan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran.
Upaya membangun pemerintahan yang bersih merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” imbuhnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar