periskop.id – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong pemberantasan praktik korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti pada penetapan dan penangkapan tersangka.
Penataan sistem penutup celah rasuah jauh lebih krusial dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN.
“Pekerjaan utama Kepala BGN yang baru adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membangun sistem MBG yang antikorupsi. Kalau sistemnya dibenahi, manfaat program ini akan semakin dirasakan masyarakat dan tujuan besarnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai,” ujar Gus Abduh dalam keterangannya, Kamis (4/6).
Langkah tersebut bertujuan agar pelaksanaan MBG berjalan bersih, transparan, sekaligus berkelanjutan.
Abduh meminta Kepala BGN baru, Nanik S. Deyang, menjadikan pembangunan sistem MBG antikorupsi sebagai prioritas utama kepemimpinan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga pimpinan BGN menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi, termasuk Dadan Hindayana bersama dua pejabat lain.
Penetapan status hukum ini bergulir setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penggeledahan tata kelola program MBG.
Kejaksaan Agung membeberkan dugaan korupsi tersebut terjadi lewat manipulasi sistem verifikasi mitra pelaksana. Sejumlah yayasan tidak memenuhi syarat tetap lolos, lalu mengantongi insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.
Abduh menilai kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi BGN dalam melakukan pembenahan menyeluruh. Pimpinan baru wajib memastikan celah manipulasi masa lalu tidak terulang lagi pada masa mendatang.
“Jangan sampai pergantian pimpinan hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem. Yang harus dibangun adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara terbuka,” tegas legislator yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
Menurut Abduh, salah satu langkah konkret berupa pembangunan sistem digital. Platform ini nantinya membuat publik bisa mengakses informasi serta data pelaksanaan MBG secara real time.
Akses informasi mencakup kinerja, distribusi program, penggunaan anggaran, hingga capaian mitra pelaksana. Digitalisasi dinilai ampuh meminimalkan potensi kecurangan di lapangan.
“Transparansi adalah salah satu cara paling efektif untuk menutup ruang penyimpangan. Ketika data dan informasi dapat diakses publik, peluang terjadinya manipulasi akan semakin kecil karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat transparansi, legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu meminta BGN lebih terbuka menerima kritik maupun masukan. Kritik berbasis fakta dan data menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola.
“Tidak boleh lagi ada sikap defensif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, akademisi, media, maupun pihak terkait lainnya. Justru dari kritik yang objektif itulah BGN dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Lebih lanjut, ia meminta Kepala BGN menggandeng Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal. Kolaborasi bertujuan memperkuat sistem pengawasan sekaligus pencegahan korupsi pelaksanaan MBG.
“Pelibatan Kejaksaan Agung dan KPK penting untuk memastikan pengawasan berjalan dari hulu hingga hilir. Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa sehingga harus dijaga dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Abduh.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar