periskop.id- Kementerian Keuangan mencatat realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga 30 April 2026 mencapai Rp826 triliun atau sekitar 26,2 persen dari target APBN 2026. Angka ini tumbuh 51,1% secara tahunan (year om year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp400,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp425,5 triliun.
"Pertumbuhannya 51,1 persen sampai dengan april, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini ada percepatan belanja," ujar Purbaya dalam konferemsi pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (19/5).
Untuk belanja K/L, realisasinya didorong antara lain oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bansos seperti PBI JKN, Kartu Sembako, PKH, hingga KIP Kuliah, serta pembayaran THR. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp126,9 triliun atau 35,4 persen dari pagu APBN.
Angka ini tumbuh 24,4 persen dibanding tahun lalu, didorong pengangkatan ASN baru sebanyak 355 ribu orang, penyaluran THR ASN/TNI/Polri dan pensiunan, serta percepatan pembayaran tunjangan guru non-PNS.
Sementara itu, belanja barang mencapai Rp164,2 triliun atau 23,3 persen dari APBN, melonjak 130 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari penyaluran program MBG sebesar Rp73,8 triliun, Dana BOS Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp9,2 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp4,7 triliun, dan stabilisasi pangan Rp0,9 triliun.
Untuk belanja modal, realisasinya mencapai Rp52,6 triliun atau 18,5 persen dari APBN, tumbuh 43,6 persen secara tahunan. Belanja ini diarahkan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan irigasi. Di antaranya melalui Kementerian PUPR sebesar Rp12,8 triliun, Polri Rp19,5 triliun, Kejaksaan Rp4 triliun, dan Kementerian Pertahanan Rp10,8 triliun.
Adapun realisasi belanja bansos mencapai Rp56,7 triliun atau 34,9 persen dari APBN, meningkat 30,2 persen dibanding tahun lalu. Penyaluran bansos dilakukan untuk melindungi masyarakat dengan mengutamakan perbaikan data penerima manfaat.
Rinciannya meliputi PKH Rp12,9 triliun untuk 9,7 juta KPM, Kartu Sembako Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta KPM, PBI JKN Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa, PIP Rp1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa, dan KIP Kuliah Rp8,1 triliun untuk 863,3 ribu mahasiswa.
Sementara itu, belanja non-K/L dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp425,5 triliun yoy.
Untuk realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga 30 April 2026 mencapai Rp153,1 triliun atau sekitar 34,3 persen dari target APBN.
Adapun pembayaran kompensasi pada 2026 dilakukan secara bulanan. Dari total realisasi Rp153,1 triliun, subsidi tercatat sebesar Rp74,9 triliun dan kompensasi Rp78,2 triliun.
Pemerintah, katanya, juga memastikan ketersediaan barang bersubsidi tetap terjaga. Hingga April 2026, realisasi penyaluran BBM subsidi mencapai 4.704,6 ribu kiloliter atau tumbuh 8,2 persen dibanding tahun lalu. Penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 2.152,8 juta kilogram, naik 3,7 persen.
Selain itu, listrik bersubsidi menjangkau 42,9 juta pelanggan atau naik 2,2 persen. Penyaluran pupuk subsidi mencapai 2,9 juta ton, melonjak 25,2 persen, sedangkan jumlah debitur KUR tercatat 1,54 juta debitur atau tumbuh 1,4 persen.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar