periskop.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menyiapkan strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yakni dengan penggabungan kekuatan belanja negara dan akselerasi sektor swasta.
Menurut Purbaya, langkah tersebut ditempuh melalui penguatan likuiditas perbankan serta dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif untuk menggerakkan roda ekonomi secara agresif.
“Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” ungkap Menkeu dalam Jogja Financial Festival, Jumat (22/05).
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Sektor dunia usaha membutuhkan dukungan penuh agar target tersebut bisa terealisasi.
Dukungan nyata berupa pemenuhan likuiditas, kemudahan investasi, hingga akses pembiayaan yang kompetitif. Pemerintah berkomitmen memastikan kecukupan modal ini di sektor keuangan.
Sebagai langkah konkret, dana sebesar Rp200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional. Strategi ini bertujuan memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada para pelaku usaha.
“Jadi angka 8 persen itu tinggi memang, cuman bukan angka yang mustahil. Kalau sekarang saya udah mulai melihat, gimana cara memperbaikinya? Pertama saya pastikan swasta bisa tumbuh dengan kecukupan uang di sektor finansial,” jelas Menkeu.
Iklim investasi juga menjadi perhatian serius yang sedang dibenahi oleh pemerintah. Hambatan penanaman modal akan dipangkas lewat regulasi yang lebih efektif.
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Anggota satgas ini terdiri dari lintas kementerian.
Tim khusus tersebut bertugas mengatasi berbagai kendala investasi di lapangan. Persoalan perizinan dan koordinasi antarinstitusi menjadi fokus penyelesaian.
Pendekatan koordinatif ini terbukti mempercepat proses penyelesaian sejumlah proyek strategis. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi sumbatan birokrasi bagi investor.
Bagi perusahaan berorientasi ekspor, pemerintah menyediakan insentif tambahan berupa skema pembiayaan khusus. Pelaku usaha bisa menikmati fasilitas pinjaman dengan bunga rendah.
Dukungan pembiayaan murah tersebut disalurkan melalui Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Lembaga yang terlibat adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Kedua lembaga siap mengucurkan dana dengan tingkat bunga kompetitif sekitar 5 hingga 6 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak performa ekspor nasional.
“Dari situ, masyarakat atau bussinessman bisa melihat betapa serius kita memperbaiki ekonomi investasi,” imbuhnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar