periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menetapkan delapan program prioritas nasional sebagai fokus kebijakan fiskal tahun 2027 guna mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal 2027 dirancang untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat," kata Purbaya dalam sidang paripurna, Jakarta, Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, pemerintah memfokuskan kebijakan fiskal pada delapan kelompok Program Prioritas Nasional serta satu kelompok program pendukung (enabler) yang mencakup total 60 program kerja.
Delapan program prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Sementara itu, program pendukung atau enabler mencakup penguatan sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
"Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan," paparnya.
Pemerintah, katanya, terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif guna mendorong kinerja perekonomian, sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut, postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan deficit 1,8% sampai dengan 2,4% PDB yang ditumpang pendapatan negara sebesar 11,82% sampai dengan 12,40% PDB untuk pendukung belanja negara sebesar 13,62% hingga 14,80% PDB.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi DPR RI yang mendorong pemerintah untuk terus mengoptimalkan pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan penerimaan negara tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi, iklim investasi, dan pelestarian lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.
"Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentifisikal secara terarah, selektif dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian," tutup Purbaya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar