Periskop.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook peringkat tersebut tetap stabil.

Menurut Misbakhun, afirmasi itu jadi sinyal bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah masih dipandang kredibel oleh lembaga pemeringkat internasional di tengah ketidakpastian global. Ia menegaskan kepercayaan tersebut harus terus dijaga dan diperkuat.

"Keputusan S&P ini kabar baik. Indonesia tetap dipercaya, dan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal serta ketahanan ekonomi kita masih diapresiasi. Kepercayaan ini harus dijaga dan diperkuat," kata Misbakhun dalam keterangan resmi, Selasa (14/7).

Misbakhun menuturkan, penilaian S&P ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi serta level utang pemerintah dan eksternal yang relatif terkendali. Ketahanan sektor perbankan turut jadi faktor pendukung penilaian tersebut.

Komitmen pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB, menurutnya, juga menjadi pertimbangan penting bagi lembaga pemeringkat. Karena itu, ia mendorong pemerintah menjaga kredibilitas APBN lewat penguatan penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja.

Pengelolaan utang, menurut Misbakhun, tetap harus dilakukan secara hati-hati agar ruang fiskal tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan.

"Defisit bisa menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan, sepanjang kualitas fiskalnya dijaga. Belanja negara harus selektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberi dampak bagi sektor riil," ujar Misbakhun.

Ia menilai catatan S&P mengenai tekanan fiskal dan eksternal perlu dilihat sebagai masukan konstruktif untuk memperkuat kebijakan pemerintah. Tantangan seperti stabilitas rupiah, beban bunga utang, dan tekanan harga energi disebutnya harus dijawab lewat koordinasi kebijakan yang solid.

Koordinasi tersebut, menurut Misbakhun, mesti melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas terkait lainnya. Ia berpandangan kepercayaan S&P perlu dijaga melalui kelanjutan agenda reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi, perbaikan tata kelola sumber daya alam, dan penguatan basis penerimaan negara agar ketahanan fiskal serta eksternal Indonesia makin kuat.

"Target kita bukan sekadar mempertahankan investment grade. Yang harus kita bangun adalah fondasi ekonomi yang makin kuat agar Indonesia bisa naik kelas. Kepercayaan S&P ini perlu dijawab dengan disiplin fiskal, rupiah yang stabil, dan belanja negara yang benar-benar menggerakkan sektor riil," ucapnya.