periskop.id - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi unik dengan membawa tumpeng ke depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi tumpengan ini dilakukan sebagai bentuk syukur sekaligus dukungan atas operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW).
Juru Bicara AMPB, Syaiful Bahri, menyatakan kehadiran mereka bertujuan memberikan dukungan moral agar KPK mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya. Selain tumpeng, massa juga mengirimkan karangan bunga bertuliskan apresiasi atas komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Kabupaten Pati.
"Harapan kami OTT tersebut bisa ditindaklanjuti secara serius dan menyeluruh bahkan tuntas oleh pihak KPK. Karena kami, masyarakat Pati, sangat geram dengan tindakan korup yang memang pada kesempatan hari ini menyeluruh sampai di tingkatan desa," kata Syaiful di Gedung KPK, Kamis (12/2).
Dalam aksi tersebut, lima orang perwakilan warga diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak internal KPK. Selain memberikan dukungan kepada KPK, Syaiful menjelaskan audiensi dilakukan untuk memohon agar KPK memberikan pendidikan antikorupsi yang menyasar langsung wilayah perdesaan di Pati.
Menurutnya, sinergi antara KPK dan masyarakat diperlukan agar warga di pelosok mengetahui bahaya korupsi dan mampu mencegah praktik serupa di kemudian hari.
"Sehingga di kemudian hari praktik-praktik korup itu tidak lagi berada di wilayah Kabupaten Pati," tambahnya.
Tidak hanya soal perangkat desa, perwakilan masyarakat juga membawa laporan mengenai dugaan indikasi korupsi di sektor agraria yang melibatkan PT RSA di Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Mereka berharap KPK berani masuk dan menindak indikasi korupsi pada persoalan lahan tersebut, sebagaimana penanganan di wilayah lain.
Syaiful menegaskan, korupsi adalah kejahatan yang "membunuh rakyat" dan harus dilawan secara tegas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Warga berharap komitmen KPK dalam menangkap oknum pejabat di Pati menjadi titik awal pembersihan praktik korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
“Dan harapannya juga seluruh wilayah Indonesia terkait tindak pidana korupsi, KPK tetap berkomitmen karena KPK adalah lembaga yang memiliki kewenangan di situ. Dan yang kedua, korupsi itu membunuh rakyat. Korupsi itu membunuh rakyat. Mau tidak mau, korupsi harus dilawan dan harus ditindak tegas,” tegasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar