Periskop.id - Komite penting di parlemen Iran menyetujui rencana penerapan tarif tol, bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Kebijakan ni dilaporkan oleh media lokal setempat.
Langkah yang telah disetujui oleh Komisi Keamanan Nasional itu mencakup serangkaian regulasi baru untuk mengatur jalur perairan strategis tersebut, termasuk ketentuan finansial dengan mewajibkan kapal membayar biaya transit menggunakan mata uang nasional Iran.
Menurut laporan kantor berita Fars, salah satu anggota komisi, Mojtaba Zarei menyatakan, rancangan undang-undang tersebut juga mencakup pembatasan terhadap kapal yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan Israel untuk melintasi selat tersebut.
Ketentuan tambahan dalam rancangan tersebut juga akan melarang akses bagi negara-negara yang bergabung dalam sanksi sepihak terhadap Iran. Meski telah disetujui di tingkat komite, rancangan itu masih harus melalui pemungutan suara penuh di parlemen, sebelum ditinjau oleh Dewan Garda dan ditandatangani presiden untuk dapat menjadi undang-undang.
Juru bicara (jubir) Dewan Pimpinan Parlemen Iran Abbas Goudarzi sebelumnya mengatakan, rencana baru tersebut telah ditambahkan ke agenda legislatif setelah mengumpulkan lebih dari 250 tanda tangan anggota parlemen. Parlemen Iran sendiri memiliki total 290 kursi.
Menurut pernyataannya, rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan jalur air dan memungut biaya dalam mata uang lokal rial, dari kapal-kapal yang melintas.
Pada Minggu (29/3), anggota parlemen senior Alireza Salimi mengatakan rencana darurat ganda tersebut memiliki empat tujuan utama. Antara lain, memastikan keamanan pelayaran, menuntut pelaku pencemaran lingkungan, memungut biaya untuk layanan pemandu, dan membentuk dana pembangunan regional.
Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan kendali ketat Iran atas Selat Hormuz. Sejak akhir bulan lalu, Iran telah melarang kapal-kapal yang terkait dengan Israel, Amerika Serikat (AS), dan sekutu mereka untuk melintas.
Seperti diketahui, ketegangan di kawasan terus meningkat sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Aksi ini menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Iran melakukan serangan balasan menggunakan drone dan rudal dengan menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk, yang menjadi lokasi aset militer milik Amerika. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, sekaligus mengganggu pasar global dan sektor penerbangan.
Rebut Kendali
Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan, pada akhirnya Washington akan merebut lagi kendali atas Selat Hormuz dan memulihkan kebebasan navigasi.
"Seiring waktu, Amerika Serikat akan merebut kembali kendali atas selat tersebut dan akan ada kebebasan navigasi, baik melalui pengawalan oleh Amerika maupun multinasional," kata Bessent kepada Fox News.
Terkait potensi keterlibatan kelompok Houthi di Yaman dan situasi di Laut Merah, Bessent menganggap enteng kekhawatiran tersebut dengan mengatakan, Houthi telah dalam kondisi "sangat tenang".
Selat Hormuz telah mengalami gangguan secara efektif sejak awal Maret, dengan sekitar 20 juta barel minyak melintas setiap harinya atau sekitar 20% dari pasokan global. Blokade selat itu telah mendorong kenaikan harga minyak dan memicu kekhawatiran, akan gangguan ekonomi yang berkepanjangan.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengeluarkan ultimatum selama 48 jam kepada Iran. AS mengancam akan menyerang pembangkit listrik jika Teheran tidak membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Namun, tenggat waktu ultimatum itu diperpanjang dengan alasan adanya negosiasi.
Tinggalkan Komentar
Komentar