periskop.id - Pemerintah Iran tengah menyusun mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas maritim melalui rute perairan khusus di kawasan Selat Hormuz.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi menyatakan otoritasnya akan mengenakan biaya atas penyediaan layanan khusus tersebut.
"Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya," tulis Azizi melalui platform media sosial X, Sabtu (16/5).
Azizi memastikan Teheran akan segera merilis detail rencana mekanisme maritim tersebut secara resmi kepada publik. Ia menegaskan rute perairan ini tertutup rapat bagi seluruh operator kapal yang berafiliasi dengan Project Freedom.
Ketegangan di perairan Selat Hormuz memanas pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Insiden tersebut memicu aksi balasan militer dari Teheran sekaligus membuahkan keputusan penutupan selat.
Pemerintah Pakistan sempat berhasil memediasi pemberlakuan gencatan senjata pada 8 April. Namun, proses perundingan lanjutan di Islamabad gagal mencapai kesepakatan damai permanen.
Menyikapi kebuntuan tersebut, Amerika Serikat memberlakukan blokade laut untuk menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz sejak 13 April.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut meluncurkan inisiatif Project Freedom pada awal Mei guna mengawal kapal-kapal komersial yang melintasi selat, meski pada akhirnya kebijakan itu ditangguhkan.
Pemerintah Iran bersikeras mempertahankan kedaulatannya dengan mewajibkan seluruh aktivitas pelayaran di jalur strategis Selat Hormuz untuk mengantongi izin resmi dari Teheran.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar