Dewan Kesejahteraan Buruh Batal, Istana Pilih Skema Lain

periskop.id - Pemerintah resmi membatalkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, seorang tokoh buruh ditunjuk langsung menjadi penasihat khusus presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan, batalnya dewan tersebut bukan berarti pemerintah menarik komitmennya terhadap kaum buruh. Hasil kajian lebih dalam justru menunjukkan ada skema lain yang dinilai lebih efektif untuk mencapai tujuan yang sama.

"Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Skema pengganti yang dipilih adalah mengangkat tokoh buruh secara langsung menjadi Penasihat Khusus bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Prasetyo menegaskan, keputusan ini merupakan arahan langsung dari Prabowo.

Posisi tersebut diisi oleh Said Iqbal, yang selama ini menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh. Ia resmi dilantik oleh Prabowo di Istana Negara pada Senin sore.

"Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh," tambah Prasetyo.

Kehadiran Said Iqbal di lingkar pemerintahan diharapkan bisa memperpendek jarak antara pemerintah selaku regulator dan para buruh.

Prasetyo menguraikan, berbagai persoalan ketenagakerjaan nantinya bisa diselesaikan secara lebih intens tanpa tersandera urusan birokrasi. Hal itu dinilai semakin krusial di tengah kondisi ekonomi yang sedang berat saat ini.

Dewan Kesejahteraan Buruh sendiri sebelumnya dijanjikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Janji tersebut muncul sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan kalangan pekerja.

"Secara esensi yang diharapkan adalah sama ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak apa namanya... birokratis. Di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini," pungkas Prasetyo.