Periskop.id - Pemprov DKI Jakarta membuka opsi pendanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), hingga APBD Perubahan untuk membangun ulang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal ini menyusul insiden truk pengangkut alat berat yang menabrak JPO tersebut pekan ini.
Truk itu diketahui mengangkut alat berat hingga menghantam struktur jembatan. Akibatnya, JPO Tendean mengalami kerusakan parah dan harus dibongkar ulang.
Pramono menjelaskan, pihaknya masih menghitung skema pendanaan yang paling memungkinkan untuk pembangunan kembali jembatan tersebut. Kemungkinan menggandeng mitra strategis pun tidak ia tutup.
"Saya akan mencarikan ruang apakah melalui APBD Perubahan, atau dana CSR atau dana KLB atau kami mengundang mitra strategis untuk membangun itu," kata Pramono kepada awak media, Kamis (16/7).
Ia menyebutkan, lokasi JPO Tendean tergolong padat dan strategis bagi aktivitas warga sehari-hari. Karena itu, pembangunan ulang jembatan disebutnya harus segera dikejar.
Di sisi lain, Pramono menegaskan proses penegakan hukum atas insiden ini akan diserahkan penuh kepada aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, kejadian tersebut berawal dari keteledoran sopir truk yang mengangkut alat berat melebihi batas yang diizinkan. Kelebihan muatan itu disebut menjadi pemicu utama truk menghantam JPO Tendean.
Kondisi lalu lintas di kawasan Tendean pun terpantau padat, mengingat jembatan penyeberangan itu jadi salah satu titik akses vital bagi pejalan kaki di sekitar lokasi.
Pemprov DKI Jakarta belum memastikan skema pendanaan mana yang akan dipilih. Namun urgensi pembangunan kembali JPO tersebut disebut jadi pertimbangan utama.
"Namun yang jelas, karena lokasi itu adalah lokasi yang sangat padat dan strategis, harus segera ada JPO untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Jadi, itu yang paling penting," tutur Pramono.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar