Periskop.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, pasokan bahan baku pangan untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh didominasi oleh satu pemasok saja.
Nanik menyatakan, SPPG justru harus memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM di sekitar sebagai menjadi pemasok MBG. Dengan begitu, menu yang disajikan juga lebih beragam.
“Bahan baku pangan SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga pemasok saja. Apalagi supplier (pemasok) itu hanya sekadar perpanjangan tangan mitra SPPG,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/2).
Nanik menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi dengan para kepala SPPG, pengawas keuangan, serta pengawas gizi se-Kota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut ia menjelaskan Peraturan Presiden (PP) Nomor 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
"Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDes," ujar Nanik.
Berdasarkan pasal itu, SPPG wajib menggunakan produk UMKM dan bahan baku pangan dari para petani, peternak, dan nelayan kecil, koperasi, serta warga di sekitar dapur MBG. Dengan banyaknya pemasok yang terlibat, kata dia, diharapkan masyarakat di sekitar dapur juga merasakan manfaatnya melalui penggerakan ekonomi lokal.
"SPPG harus menggunakan minimal 15 pemasok bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing," ucap Nanik.
Setelah mendengar laporan beberapa kepala SPPG soal jumlah pemasok dan dominasi mitra dalam mengatur pasokan bahan baku pangan, Nanik lantas memerintahkan koordinator wilayah Surabaya dan Sidoarjo, untuk berkeliling ke seluruh SPPG di wilayah masing-masing.
"Cek langsung ke SPPG-SPPG itu, berapa jumlah supplier yang digunakan untuk memasok bahan baku. Tidak boleh terjadi monopoli oleh mitra/yayasan," tuturnya.
Nanik juga meminta laporan tentang jumlah pemasok bahan baku pangan di SPPG-SPPG bisa segera diterimanya dalam waktu sepekan ke depan. Selanjutnya ia akan menugaskan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN untuk menindak mitra SPPG nakal yang mendominasi pasokan bahan pangan SPPG.
"Kalau ada yang masih mendominasi dan hanya punya 1 sampai 3 mitra, akan saya suspend (hentikan sementara)," tegas Nanik.
Peran Kopdes
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, menyatakan 30.008 dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, ditargetkan selesai dibangun dan beroperasi pada tahun ini. Nah, koperasi desa diproyeksikan akan menjadi pemasok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam tata kelola SPPG, Zulkifli menyebut hanya usaha desa setempat seperti BUMDes, koperasi desa, atau UMKM yang dapat menjadi pemasok. Dari total 83.297 desa dan kelurahan di Indonesia, koperasi desa ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus pengumpul atau offtaker hasil produksi masyarakat di bidang usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), peternakan, maupun perikanan.
Gabah, jagung, dan komoditas lain yang dijual di bahwa harga pembelian pemerintah (HPP), lanjut dia, akan ditampung Kopdes melalui kerja sama dengan Bulog. “Sehingga rakyat di desa itu, dia punya kepercayaan bahwa hasil produksi mereka ada yang membeli, dan itu memotong rantai pasok yang panjang,” tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar