Periskop.id - Wacana reaktivasi SPP di Jawa Barat kembali mencuat setelah lama dihapuskan dari sekolah negeri. Rencana ini menyasar siswa SMA dan SMK negeri, namun tidak berlaku untuk semua kalangan.
Usulan tersebut sedang dibahas dalam Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini belum resmi berlaku dan masih dalam tahap pembahasan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan status wacana tersebut belum menjadi keputusan final. "Masih menjadi pembahasan ya. Jadi, nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," ujarnya usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).
Siapa Saja yang Akan Dikenai SPP?
Skema yang diusulkan tidak membebankan SPP kepada seluruh siswa. Pungutan hanya akan diberlakukan bagi siswa dari keluarga mampu, yakni kategori Desil 6 sampai Desil 10.
Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin pada Desil 1 hingga Desil 5 tetap mendapat akses pendidikan gratis tanpa perubahan. Pembagian kategori desil ini menjadi dasar penentuan siapa yang wajib membayar dan siapa yang tetap dibebaskan dari biaya.
Kenapa Jabar Mau Aktifkan Kembali SPP?
Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut alasan utama di balik wacana ini adalah kebutuhan pendanaan tambahan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Purwanto menjelaskan banyak sekolah negeri membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai.
"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," katanya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menambahkan reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Menurutnya, langkah ini justru akan membantu generasi muda mendapat pendidikan yang lebih baik.
"Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik," kata Yomanius, Rabu (15/7). Dana dari SPP, lanjutnya, bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi guru yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
Seberapa Besar Kekurangan Anggaran Pendidikan di Jabar?
Yomanius menyebut pembahasan reaktivasi SPP untuk jenjang SMA dan SMK, yang pengelolaannya berada di bawah Pemprov, muncul karena anggaran yang diterima sekolah saat ini jauh dari kebutuhan ideal.
Ia memperkirakan biaya layak untuk seorang siswa SMA mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Pemerintah saat ini baru mampu memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan tersebut, sehingga muncul celah pendanaan yang cukup besar.
Kenapa Wacana Ini Masih Ditolak?
Di tengah pembahasan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama sejumlah anggota DPRD menyatakan belum sepakat dengan reaktivasi SPP. Meski demikian, pembahasan di tingkat pansus tetap berlanjut sebagai bagian dari penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.
Dedi Mulyadi menyatakan fokus utamanya saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah secara efektif sebelum mempertimbangkan pemberlakuan kembali SPP. Ia memastikan Pemprov Jawa Barat akan turun tangan membantu lewat anggaran provinsi apabila masih ada kekurangan, terutama untuk sarana dan prasarana pendidikan.
Sampai saat ini, wacana reaktivasi SPP di Jawa Barat masih berstatus pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi. Publik dapat memantau perkembangan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan untuk mengetahui apakah skema ini benar-benar diberlakukan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar