periskop.id - Ekonom menilai bahwa keberhasilan pembentukan badan ekspor sangat ditentukan oleh cara pemerintah mengomunikasikan kebijakannya kepada pasar. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, mengingatkan agar komunikasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa maupun terkesan terlalu intervensionis.
Menurut Fakhrul, pemerintah saat ini tengah merancang sebuah kerangka baru dalam pengelolaan devisa hasil ekspor agar lebih selaras dengan kebutuhan pembiayaan domestik, stabilitas nilai tukar rupiah, serta agenda hilirisasi nasional.
Ia menjelaskan, dalam lanskap global yang kian terfragmentasi, langkah tersebut merupakan hal yang wajar. Banyak negara, kata dia, mulai membangun institusi strategis guna menjaga ketahanan eksternal sekaligus memastikan sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dalam negeri. Namun demikian, kunci utama dari kebijakan semacam ini tetap terletak pada kepercayaan pasar.
“Kalau dieksekusi dengan tetap mengedepankan prinsip pasar yang berlaku umum, transparan, dan komunikasinya sangat baik, maka ini bisa menjadi momentum perbaikan struktural neraca pembayaran Indonesia. Tetapi kalau komunikasi dan implementasinya buruk, pasar bisa membaca ini sebagai peningkatan kontrol negara yang terlalu agresif terhadap sektor ekspor,” katanya.
Fakhrul menambahkan, sejumlah negara telah memiliki lembaga serupa, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola, transparansi, serta kemampuan menjaga insentif pasar. Ia juga menilai momentum ini dapat dimanfaatkan untuk membenahi sektor asuransi dan pembiayaan ekspor-impor nasional.
Sebagai contoh, Korea Selatan memiliki Korea Export-Import Bank (KEXIM) yang berperan penting dalam mendukung ekspor sektor strategis, mulai dari industri galangan kapal hingga proyek infrastruktur global.
Menurut Fakhrul, keberhasilan Korea bukan semata karena kontrol negara, melainkan karena lembaga tersebut mampu berfungsi sebagai katalis pembiayaan, pengelola risiko, serta instrumen diplomasi ekonomi tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, China melalui Sinosure juga memainkan peran besar dalam memberikan perlindungan asuransi kredit ekspor dan mendukung ekspansi global perusahaan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa model China tidak sepenuhnya dapat direplikasi Indonesia karena ditopang oleh kapasitas fiskal, cadangan devisa, dan kekuatan industri yang jauh lebih besar.
“Yang bisa ditiru Indonesia adalah bagaimana negara-negara tersebut menjaga koordinasi antara sektor keuangan, industri, dan diplomasi perdagangan. Tetapi Indonesia tetap harus menjaga kredibilitas pasar dan menghindari persepsi bahwa negara terlalu mendominasi mekanisme perdagangan,” katanya menjelaskan.
Ia juga menyoroti tren di kawasan Timur Tengah yang mulai mengarah pada penguatan ekosistem perdagangan berbasis sovereign guna menjaga devisa dan posisi tawar energi. Meski demikian, kesamaan dari berbagai model tersebut adalah komunikasi yang jelas kepada investor serta proses transisi yang dilakukan secara bertahap.
Lebih lanjut, Fakhrul menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tetap mengandung sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.
Risiko pertama berkaitan dengan neraca pembayaran dan stabilitas rupiah. Ia menjelaskan bahwa jika pelaku usaha di sektor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel merasakan ketidakpastian kebijakan atau peningkatan risiko operasional, maka berpotensi terjadi penundaan ekspansi hingga perlambatan ekspor.
“Indonesia masih sangat bergantung pada commodity inflow untuk menopang eksternal sektor kita. Kalau produksi atau ekspor terganggu karena persepsi ketidakpastian meningkat, maka tekanan terhadap neraca pembayaran bisa muncul. Dalam kondisi seperti itu, depresiasi rupiah justru dapat terjadi lebih lanjut,” katanya.
Risiko kedua terkait persepsi risiko kedaulatan (sovereign risk) dan peringkat kredit Indonesia. Fakhrul mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat global seperti S&P Global Ratings menaruh perhatian besar pada kualitas institusi serta konsistensi kebijakan.
“Pasar global dan lembaga rating akan melihat apakah kebijakan ini meningkatkan efisiensi dan ketahanan eksternal, atau justru menciptakan distorsi baru. Kalau mekanismenya dianggap tidak market-friendly atau terlalu opaque, maka persepsi risiko Indonesia bisa meningkat,” katanya.
Adapun risiko ketiga adalah potensi munculnya friksi baru dan peningkatan biaya di sektor pertambangan serta ekspor sumber daya alam. Ia mengingatkan agar pembentukan lembaga baru tidak justru menambah lapisan birokrasi yang berujung pada turunnya daya saing.
“Jangan sampai niat memperkuat negara malah diterjemahkan di lapangan sebagai tambahan biaya, tambahan approval, atau ketidakjelasan mekanisme. Indonesia sudah cukup lama berjuang mengurangi high-cost economy di sektor sumber daya alam,” ujar dia.
Meski demikian, Fakhrul memandang arah kebijakan ini tetap memiliki dasar strategis yang kuat, terutama di tengah tren global yang mengarah pada penguatan ketahanan nasional, pengamanan rantai pasok, serta optimalisasi pengelolaan devisa.
Ia menilai Indonesia perlu mulai membangun struktur neraca pembayaran jangka panjang yang lebih solid dan tidak terlalu bergantung pada siklus dolar global maupun volatilitas arus modal asing.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada mekanisme pasar global tanpa memiliki instrumen kelembagaan yang cukup kuat untuk mengelola kekayaan devisa dan ekspor strategis secara optimal. Jadi arah berpikir kebijakan ini saya pahami. Tetapi sekali lagi, transisi seperti ini harus dilakukan bertahap, sangat hati-hati, dan dengan komunikasi yang extraordinarily clear kepada pasar,” kata Fakhrul.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar