periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi mengumumkan kebijakan strategis terkait penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri. Langkah ini diambil pemerintah guna mendongkrak daya saing produk lokal sekaligus mengamankan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa jaminan terhadap keberlangsungan lapangan kerja menjadi alasan utama di balik intervensi harga energi ini. Kebijakan proteksi ekonomi tersebut dinilai sangat mendesak demi menjaga stabilitas operasional sektor manufaktur dalam negeri.
"Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Karena kita menjamin dan ingin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada," kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/6).
Ia menambahkan, formulasinya dilakukan lewat efisiensi ketat di sepanjang rantai pasok gas. Pemotongan margin ini disebutnya bakal melibatkan sektor hulu hingga hilir secara menyeluruh.
Menurutnya, seluruh pihak terkait harus ikut menanggung beban pemangkasan biaya operasional tersebut. Sektor hulu komoditas migas, pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pertamina, hingga PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dipastikan terkena dampak penyesuaian tarif ini.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya, maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," jelasnya.
Bahlil menegaskan, kebijakan penurunan harga komoditas energi ini mulai berlaku efektif sejak hari pengumuman tersebut disampaikan. Langkah cepat ini dinilai penting agar para pelaku industri bisa segera melakukan penyesuaian biaya operasional.
Ia memaparkan, pemerintah selama ini telah menerapkan tiga skema harga gas komersial untuk sektor industri. Ketiga skema tersebut meliputi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pasokan gas lewat jaringan pipa, serta distribusi dalam bentuk LNG.
Namun, ia mengakui bahwa harga jual LNG mengalami lonjakan yang sangat tajam di pasar domestik belakangan ini. Tren kenaikan biaya pasokan energi tersebut dinilai telah membebani ruang fiskal korporasi.
"Yang terjadi kenaikan itu, yang cukup signifikan itulah LNG. Dari harga 13-14 sampai 23 dolar AS," ujarnya.
Ia menilai, pemerintah harus hadir mengambil tanggung jawab guna meringankan beban sektor produksi massal tersebut. Seluruh pemangku kepentingan di sektor gas diminta untuk tidak melulu mengejar keuntungan di tengah situasi sulit.
"Itu yang kemudian pemerintah ikut mengambil bagian tanggung jawab dengan hulu migas, kemudian KKKS dan Pertamina untuk kemudian kita memperkecil cost-nya. Ya ibarat kata begini, ini jangan terlalu banyak minta untung," ucapnya.
Di samping memangkas biaya komoditas, pemerintah juga terus mempercepat penguatan infrastruktur gas nasional. Proyek strategis pembangunan jaringan pipa antardaerah saat ini dipastikan terus berjalan optimal.
Ia menargetkan sebagian besar proyek interkoneksi pipa transmisi gas bumi tersebut dapat rampung sepenuhnya pada tahun 2027. Infrastruktur ini dirancang untuk menciptakan fleksibilitas distribusi energi antar-pulau.
Pada wilayah Sumatera, pemerintah tengah fokus merampungkan pembangunan jaringan pipa Dumai–Sei Mangkei sekaligus memperbesar kapasitas infrastruktur eksisting. Langkah ini disebutnya menjadi solusi krusial dalam mengatasi ketimpangan pasokan energi.
"Kalau terjadi surplus gas di Sumatera, bisa kita alihkan ke Jawa. Kalau surplus di Jawa Timur, bisa kita alihkan ke Jawa Barat," cetus Bahlil.
Sebelumnya, harga LNG untuk sektor industri secara resmi dipangkas menjadi US$ 13 per MMBTU dari tarif awal yang sempat menyentuh kisaran US$ 20 hingga US$ 23 per MMBTU. Kebijakan penurunan harga ini diputuskan pemerintah demi merespons aspirasi pelaku usaha yang tertekan oleh lonjakan harga gas dunia, sekaligus sebagai langkah mitigasi mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tanah air.
Tinggalkan Komentar
Komentar