Periskop.id - Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali. Fokus utama diarahkan pada komponen harga pangan bergejolak atau volatile food serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi memicu kenaikan harga barang.

Menurut pemerintah, berbagai komoditas yang memengaruhi inflasi terus dipantau agar tekanan harga tidak semakin besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perhatian khusus diberikan pada komoditas yang pergerakan harganya masih berpotensi mendorong inflasi.

"Tentu kita melihat beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi. Kalau di periode yang lalu kan kita lihat emas naik, tapi kita lihat sudah turun. Kemudian yang masih meningkat itu volatile food," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (14/7).

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan memprioritaskan penanganan komponen volatile food agar tidak menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Menurutnya, kenaikan biaya kemasan produk makanan juga ikut diperhitungkan karena berdampak terhadap harga jual.

Ia mengatakan, pemerintah telah membahas percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mendukung upaya tersebut. Kebijakan itu dinilai penting agar beban biaya produksi tidak terus meningkat.

"Sehingga volatile food termasuk bawang putih itu perlu ditangani secara baik. Dan beberapa yang akibat daripada harga packaging yang naik. Itu yang tadi kita bahas, dengan kita minta supaya PMK-nya segera dikeluarkan," katanya.

Airlangga menambahkan, biaya kemasan memiliki kontribusi besar terhadap harga produk makanan karena hampir seluruh produk menggunakan kemasan plastik. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan PMK yang berkaitan dengan sektor petrokimia, LPG, dan spare parts.

Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menekan tekanan harga pada berbagai sektor. Upaya itu juga diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Jadi tentu kita berharap dengan demikian ke depan ini bisa kita landaikan," ujarnya.

Airlangga juga menjelaskan, kebijakan pembebasan bea masuk LPG menjadi 0% serta bea masuk spare parts menjadi 0% merupakan bagian dari langkah pengendalian inflasi. Ia menilai sektor transportasi, terutama transportasi udara, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan inflasi sehingga perlu mendapat perhatian.

"Mengenai bea masuk LPG yang nol dan juga bea masuk spare parts yang nol. Karena kan salah satu yang juga berpengaruh terhadap inflasi adalah penerbangan, transportasi udara," tutur Airlangga.