Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan konsekuensi dari strategi pengelolaan kas (cash management) pemerintah untuk menjaga likuiditas negara, bukan karena rendahnya penyerapan anggaran.
Hal tersebut menanggapi catatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah yang menyebut SILPA hingga akhir tahun berpotensi mencapai Rp255 triliun, sehingga Said meminta agar strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 perlu dievaluasi lebih lanjut.
Purbaya mengatakan pemerintah sengaja menerbitkan surat utang lebih awal dari biasanya ketika posisi kas negara dinilai mendekati batas minimum yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki bantalan likuiditas yang memadai dan tidak mengalami kesulitan pendanaan sewaktu-waktu.
"Itu kan gini. Itu berhubungan dengan cash management kita kan. Pada waktu satu titik saya lihat cash-nya terlalu rendah. Di bawah level tertentu. Jadi saya minta kita nggak boleh cash-nya di bawah level tertentu ya. Jadi kita terbitkan surat utang di waktu-waktu yang lebih cepat dari biasanya," kata Purbaya kepada media, Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut dia, penerbitan utang yang dilakukan lebih awal secara otomatis membuat kas pemerintah meningkat, sementara realisasi belanja berlangsung secara bertahap. Kondisi itu kemudian tercatat sebagai SILPA secara akuntansi.
"Supaya buffer kita cukup. Dan kayak nggak pernah panik lari ke perbankan atau ke siapapun. Karena nggak punya duit. Dampak dari itu. Matematisnya karena belanjanya kan nggak semuanya secepat itu kan. Ada SILPA-nya. Tapi sampai akhir tahun pasti sedikit SILPA-nya. Kenapa? Karena anggaran kita defisit. Jadi pasti habis ya," terang dia.
Meski demikian, Purbaya memastikan SILPA akan menyusut hingga akhir tahun karena APBN 2026 tetap dirancang dalam kondisi defisit.
Selain menjaga likuiditas negara, Purbaya mengatakan dana kas tersebut juga ditempatkan di sektor perbankan untuk memperkuat penyaluran kredit kepada dunia usaha. Menurutnya, kebijakan itu turut menopang pemulihan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.
"Untuk membuat cash kita aman. Sebagian juga dipakai untuk membangun ekonomi kan. Saya tahu di perbankan kan sebagian. Supaya apa? Supaya banknya bisa ngasih kredit. Kan perbaikan ekonomi yang terjadi selama ini antaranya juga karena adanya uang dari pemerintah di perbankan," terang dia.
"Itu yang membantu ekonomi kita dua, tiga bulan terakhir. Dan mungkin tiga bulan ketiga dan keempat tahun ini. Jadi pertumbuhannya bisa kita dorong ke arah 6%. Karena saya perlu cash management yang betul," tutup Purbaya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar