Periskop.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kerugian material mencapai miliaran rupiah setelah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Kapten Tendean di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ditabrak truk pengangkut alat berat. Hingga kini belum ada kesepakatan mengenai mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik kendaraan.

Kerugian tidak hanya berupa rusaknya aset pemerintah. Insiden tersebut memutus akses penyeberangan warga dan memicu kemacetan beruntun di sejumlah ruas utama Jakarta Selatan selama proses evakuasi berlangsung.

"Akibat kejadian ini, Dinas Bina Marga memperkirakan kerugian material mencapai miliaran rupiah," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dinas Bina Marga belum menyampaikan angka kerugian secara terperinci. Pemerintah juga belum mengumumkan apakah perusahaan pemilik truk akan diminta membiayai pembongkaran maupun pembangunan kembali JPO tersebut.

JPO Tidak Diperbaiki, Langsung Dibongkar

Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bagian utama JPO mengalami kerusakan berat. Salah satu tiang penyangga terlepas dari fondasi, bagian tangga terpisah dari badan jembatan, sedangkan sejumlah rangka besi dan atapnya roboh setelah dihantam muatan truk.

Kondisi tersebut dinilai terlalu berbahaya untuk diperbaiki sebagian. Dinas Bina Marga memutuskan membongkar seluruh struktur agar tidak membahayakan pengguna jalan dan memperpanjang gangguan lalu lintas.

"Prioritas saat ini adalah melakukan pembongkaran JPO secepat mungkin agar lalu lintas bisa berjalan normal kembali, bisa digunakan oleh masyarakat," ungkap Siti.

Pembangunan kembali JPO belum dapat dipastikan karena pemerintah harus menyusun perencanaan teknis dan melakukan kajian lebih lanjut. Jadwal, desain, serta sumber anggarannya juga belum diumumkan.

“Karena proses tersebut memerlukan kajian lebih lanjut, hingga saat ini belum dapat dipastikan waktu pelaksanaan pembangunan kembali JPO tersebut,” kata Siti.

Warga Meminta JPO Segera Dibangun Kembali

Di tengah ketidakpastian pembangunan kembali, warga Mampang Prapatan meminta Pemprov DKI tidak menghilangkan fasilitas penyeberangan tersebut. JPO Tendean disebut menjadi akses harian bagi masyarakat dan pekerja yang beraktivitas di sekitar lokasi.

"Ya, pengennya, sih, bisa digunakan lagi untuk warga sekitar sini dan yang lainnya, untuk bisa menjembatani JPO gitu, ke arah seberang gitu," kata Ketua RT 02/RW 01 Kelurahan Mampang Prapatan Ningsih (52).

Tanpa JPO, warga harus berjalan lebih jauh untuk mencari lokasi penyeberangan lain atau mengambil risiko menyeberangi ruas Jalan Kapten Tendean yang padat kendaraan.

"Ya, pasti cukup jauh, lumayan lah. Agak ngeri juga, soalnya karena di sini udah sering kejadian kecelakaan, ya,, gitu. Pengennya sih diadakan lagi JPO-nya, gitu," ujar Ningsih.

Ia juga meminta pengawasan terhadap kendaraan besar diperketat karena peristiwa kendaraan tersangkut di sekitar JPO disebut bukan pertama kali terjadi.

"Pastinya, pengawasan harus diterapkan, jangan sampai lewat sini lah jalur-jalur, seperti mobil-mobil kayak gini, nih. Ya, ini pasti merasa rugi lah yang punya PT ini kan, gitu," ucap Ningsih.

Evakuasi Berlangsung Lebih dari 12 Jam

Insiden terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Truk membawa alat berat jenis mesin bor tiang pancang atau bore pile dari kawasan Summarecon Bogor menuju Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan.

Muatan kendaraan menghantam JPO hingga truk terjepit di bawah struktur yang sebagian telah roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Evakuasi berlangsung lebih dari 12 jam dengan melibatkan mobile crane. Petugas terlebih dahulu memasang tali pengangkat pada rangka besi, lalu mengangkat bagian JPO yang menahan truk. Setelah beban terangkat, kendaraan baru dapat dikeluarkan dari bawah jembatan.

Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, Dinas Bina Marga, dan Dinas Perhubungan disiagakan di lokasi. Dua ruas Jalan Kapten Tendean sempat ditutup untuk menjaga keselamatan selama pengangkatan material berlangsung.

Dugaan Sopir Fokus Melihat Ponsel

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Selatan menyebut pengemudi diduga tidak memperhitungkan tinggi keseluruhan kendaraan dan muatannya. Sopir juga disebut sedang memperhatikan telepon seluler untuk melihat aplikasi navigasi ketika mendekati lokasi.

"Pengemudi melihat bahwasanya ada jembatan JPO, namun tanpa disadari pengemudi dalam kondisi fokus pada handphone," kata Kepala Satuan Tugas BPBD Jakarta Selatan Sukendar.

Sopir mengaku baru pertama kali melewati jalur tersebut dan sedang mencari lokasi tujuan.

"Kami dua kilometer lagi sampai. Kami fokus lihat maps (peta)," kata pengemudi kepada wartawan.

Polisi telah mengamankan sopir berinisial JAS untuk diperiksa. Penyidik masih mendalami dugaan kelalaian, kesesuaian rute kendaraan, tinggi muatan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap perjalanan alat berat tersebut.

"Masih dalam penyelidikan ya, sementara masih diamankan," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto.

Kemacetan Meluas hingga Rasuna Said

Kerusakan JPO dan proses evakuasi mengganggu arus kendaraan di kawasan Tendean, Mampang, dan jalan-jalan penghubung di sekitarnya.

Kepadatan terpantau dari Jalan Suryo dan Senopati hingga Jalan Wolter Monginsidi. Antrean panjang juga terjadi di Jalan Warung Buncit Raya dan Jalan HR Rasuna Said.

"Selain itu, kepadatan kendaraan juga terjadi dari arah timur di Jalan Warung Buncit Raya, serta adanya antrean kendaraan yang cukup panjang di Jalan HR Rasuna Said," kata Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados.

Polisi mengalihkan kendaraan dari Jalan Suryo menuju Wolter Monginsidi. Arus dari Mampang menuju Blok M diarahkan melalui Warung Buncit Raya, sedangkan kendaraan dari simpang Rasuna Said diluruskan ke arah Warung Buncit.

Sebanyak 20 personel Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan turut ditempatkan di sejumlah titik untuk mengatur kendaraan dan mencegah kepadatan semakin meluas.

Insiden tersebut kini menyisakan dua persoalan bagi Pemprov DKI, yakni pemulihan akses penyeberangan warga dan pertanggungjawaban atas kerusakan aset publik. Pembongkaran dipercepat agar lalu lintas kembali normal, tetapi warga masih harus menunggu kepastian pembangunan JPO pengganti.