periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan konstruksi lengkap dugaan korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim Edison. Skema kejahatan ini dijalankan secara sistematis menggunakan persentase bagi hasil berdasarkan jabatan dan rekening nominee untuk menyamarkan aliran dana.
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, pengungkapan perkara bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Pintu masuk kasus ini terendus saat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Abi Nurwardani bertemu Cory Erin Hardi selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA) di sebuah hotel di Jakarta, Sabtu (6/6).
"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya," kata Taufik di Gedung KPK, Selasa (9/6).
PT MSA diketahui bertindak sebagai supplier smart board untuk PT My Icon Technology yang memenangkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Tahun Anggaran 2025. Taufik menyebut, di balik pemberian itu ada tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah demi dimenangkan kembali dalam proyek-proyek berikutnya.
Lingkaran korupsi ini ternyata tidak hanya bersumber dari sektor pendidikan. Atas perintah langsung Bupati Edison, Abi Nurwardani disebut aktif mengumpulkan setoran dari berbagai rekanan di lingkup dinas-dinas Pemkab Muara Enim lainnya.
"ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, juga diduga menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim, diduga tidak hanya pada Dinas Dikbud," ujar Taufik.
Untuk menyamarkan pergerakan dana, para pelaku menerapkan taktik rekening nominee yang dibuka dan ditutup secara bergantian, serta transaksi tunai langsung. Abi bertindak sebagai pengendali utama atas buku tabungan dan kartu ATM dari rekening-rekening tersebut.
Dana yang masuk dari para kontraktor kemudian didistribusikan secara berjenjang sesuai porsi jabatan. "ABN diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas, dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara," jelas Taufik.
KPK mencatat, sepanjang 2025 hingga 2026, jatah Edison ditarik secara tunai dari rekening nominee oleh seseorang bernama Radiansa, lalu diteruskan kepada Adi Triyadi selaku orang kepercayaan sekaligus kerabat dekat bupati. Taufik menyebut uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Edison.
KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Selain Edison, tersangka lainnya adalah Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan bupati, dan Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi. Keempatnya resmi ditahan KPK.
"Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash," pungkas Taufik.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar