periskop.id - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan target investasi senilai Rp13.032,8 triliun sepanjang 2025-2029 bukan semata urusan besaran nominal. Setiap investasi yang masuk, ia tekankan, wajib memberi dampak konkret bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Ia memaparkan angka kebutuhan investasi itu dalam konteks target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada 2029. Lonjakan tersebut terbilang signifikan karena melampaui sekitar 43% dari total realisasi investasi selama satu dekade terakhir.

Advertisement

"Ini adalah target yang diberikan, sehingga dana yang diperlukan pada tahun 2025-2029 adalah Rp13.032,8 triliun. Ini peningkatan kurang lebih 4% dari realisasi selama 10 tahun terakhir, memang peningkatannya cukup signifikan," kata Rosan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Senin (15/6).

Data yang dipaparkannya memperlihatkan korelasi erat antara laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan realisasi investasi. Pada 2024, ekonomi tumbuh 5,03% dengan investasi masuk sebesar Rp1.714,2 triliun.

Tren itu berlanjut ke 2025. Ekonomi tercatat tumbuh 5,11% dengan realisasi investasi yang naik menjadi Rp1.931,2 triliun.

Namun, Rosan menegaskan, mengejar volume saja tidak cukup. Chief Executive Officer (CEO) Danantara itu memastikan setiap investasi yang dibidik harus melewati seleksi berbasis dampak, bukan hanya ukuran nilai.

"Strategi investasi kami tidak hanya semata-mata mengejar besaran nominal, tapi juga menargetkan bagaimana investasi yang masuk ini adalah investasi yang berkualitas," ucapnya.

Dari sisi implementasi, Rosan juga menyoroti pentingnya kecepatan realisasi di lapangan. Investasi berkualitas, menurutnya, tidak akan berarti banyak jika proses implementasinya lambat dan manfaatnya tidak terasa oleh masyarakat.

Sebagai latar belakang, dalam rentang 2014-2024, total investasi yang berhasil dihimpun Indonesia mencapai Rp9.117,4 triliun. Target 2025-2029 yang sebesar Rp13.032,8 triliun berarti pemerintah harus mendatangkan investasi jauh lebih agresif dibanding capaian satu dekade sebelumnya.

"Di saat bersamaan, kita juga mengejar akselerasi implementasi serta kontribusi terhadap penguatan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional," pungkas Rosan.