Periskop.id - Pemerintah mulai memasuki fase besar pemulihan permanen pascabencana di Sumatera dengan menyiapkan anggaran mencapai Rp100,16 triliun. Dana tersebut telah disetujui pemerintah dan akan digunakan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi berbagai wilayah terdampak di Sumatera selama tiga tahun ke depan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan, tahapan pemulihan kini telah bergeser dari masa tanggap darurat menuju pembangunan permanen.
“Anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad,” kata Tito usai rapat Satgas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5).
Menurut Tito, pemerintah telah menyusun rencana induk (Renduk) pemulihan Sumatera setelah melakukan pendataan kebutuhan dari seluruh daerah terdampak bencana. Dalam skema tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan berlangsung sepanjang 2026 hingga 2028. Pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun pada 2026, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
“Di tahun 2026 totalnya adalah Rp38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp32,9 triliun, dan di tahun 2028, Rp28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun,” ujar Tito.
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menangani pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas publik. “Kementerian PU Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 triliun,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 11.512 kegiatan pembangunan yang masuk dalam program pemulihan permanen, mulai dari pembangunan hunian tetap, sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur transportasi.
Mulai Pulih
Tito juga memastikan sebagian besar layanan publik di wilayah terdampak kini mulai pulih dan kembali beroperasi. Pemerintahan tingkat desa hingga kecamatan yang sebelumnya lumpuh akibat bencana disebut sudah aktif kembali, meski sebagian masih memanfaatkan hunian sementara maupun fasilitas darurat.
“Kantor desa ada beberapa yang terdampak, meskipun sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di Huntara (Hunian Sementara), ada di kantor, di rumah kepala desa dan yang lain-lain,” ujarnya.
Selain layanan pemerintahan, akses listrik, BBM, internet, rumah sakit, dan puskesmas di sebagian besar wilayah juga sudah kembali berjalan. Namun pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah desa yang terisolasi akibat longsor, terutama di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.
Meski begitu, Tito memastikan seluruh jalur nasional di Sumatera kini telah kembali terhubung, termasuk sejumlah jembatan yang diperbaiki secara sementara. “Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer,” serunya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR bersama pemerintah terus melakukan koordinasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana. “Sehingga kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” kata Dasco.
Pendekatan Baru
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah kini menerapkan pendekatan baru agar pencairan anggaran pemulihan tidak lagi terhambat persoalan administrasi.
“Jadi, pendekatan dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Dulu kan mereka (K/L) mengajukan, terus didiamkan. Saya bilang ke dirjen sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up K/L kalau kurang dokumennya,” ujar Purbaya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp60 triliun untuk penanganan dampak bencana Sumatera. Namun, anggaran tersebut belum terserap penuh karena pembangunan dibagi dalam beberapa tahap hingga 2028.
Dalam perkembangan terbaru, Satgas PRR Pascabencana Sumatera juga telah menyelesaikan pembangunan 357 unit hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data Satgas menunjukkan total kebutuhan hunian tetap di tiga provinsi mencapai 39.335 unit, dengan Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar mencapai 28.910 unit, disusul Sumatera Utara sebanyak 7.601 unit dan Sumatera Barat 2.824 unit.
Program pemulihan permanen ini menjadi salah satu proyek rehabilitasi terbesar pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar