periskop.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pembatasan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto tidak relevan dengan dinamika global saat ini, meskipun masukan substansial terkait geopolitik tetap patut menjadi pertimbangan pemerintah.
“Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan frekuensi perjalanan internasional kepala negara wajib dilihat berdasarkan kebutuhan serta situasi yang berkembang.
Kondisi nasional saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Fenomena tersebut menuntut langkah cepat sekaligus strategis dari seorang Presiden.
“Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak,” katanya.
Prabowo Subianto disebut memiliki strategi diplomasi tersendiri. Strategi ini tidak dapat dibatasi oleh hitungan jumlah perjalanan.
Agenda luar negeri Presiden selama ini berjalan singkat. Seluruh kegiatan fokus pada kepentingan strategis nasional.
“Presiden juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali, harus sekian kali karena itu dinamis,” ujarnya.
Kunjungan internasional tersebut hanya dilakukan saat kondisi benar-benar memerlukan kehadiran Presiden. Pemimpin negara segera kembali ke Tanah Air setelah urusan selesai.
“Kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya saja kemudian membahas yang perlu-perlu kemudian kembali ke Indonesia,” ucapnya.
Keberangkatan mendadak ke luar negeri merupakan konsekuensi logis situasi internasional yang berubah cepat. Kondisi ini memerlukan respons segera dari kepala negara.
“Kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat,” tuturnya.
Dasco mengajak publik memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Kritik berbasis substansi dinilai memiliki ruang tersendiri, bukan sekadar memperdebatkan jumlah atau durasi kunjungan.
“Marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan, saya pikir itu enggak substansi,” pungkasnya.
Sorotan terhadap tingginya frekuensi kunjungan internasional Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dilemparkan oleh Dino Patti Djalal.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut mengingatkan agar agenda perjalanan tetap memperhatikan efektivitas, prioritas nasional, serta penanganan persoalan domestik.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar