periskop.id - Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penugasan strategis kepada Danantara dalam mengelola dan mengintegrasikan ekosistem transportasi digital nasional.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa langkah ini dipandang sebagai upaya progresif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi digital, sekaligus menghadirkan keseimbangan yang lebih adil antara platform, pengemudi, dan kepentingan negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, ia menyebut sektor transportasi online telah berkembang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat sekaligus penopang ekonomi jutaan pekerja informal dalam gig economy.
Namun demikian, dinamika model bisnis yang berkembang saat ini masih menyisakan tantangan struktural, terutama terkait ketimpangan distribusi nilai, ketidakpastian perlindungan sosial, serta dominasi algoritma yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional.
Melalui pendekatan kelembagaan yang kuat, Danantara memiliki potensi untuk berperan sebagai orkestrator ekosistem yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi.
"Integrasi ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada prinsip keadilan ekonomi," kata Igun dalam keterangannya, Senin (13/4).
Asosiasi menilai bahwa keterlibatan negara melalui instrumen strategis seperti Danantara akan memberikan beberapa manfaat kunci. Pertama, penguatan kendali nasional atas data dan infrastruktur digital. Pengelolaan terpusat memungkinkan negara memiliki visibilitas dan kontrol yang lebih baik terhadap arus data, yang merupakan aset strategis dalam ekonomi digital modern.
Kedua, reformulasi skema kemitraan yang berkeadilan. Menurutnya, penataan ulang model bagi hasil yang lebih proporsional akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi tanpa mengorbankan keberlanjutan industri.
Selanjutnya, stabilisasi ekosistem dan mitigasi risiko sistemik. Ia menyebut intervensi yang terukur dapat mengurangi volatilitas tarif, konflik kepentingan, serta potensi disrupsi sosial di sektor transportasi online.
Kemudian, optimalisasi kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan tata kelola yang tepat, sektor ini dapat memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap UMKM, logistik, dan sektor informal lainnya.
"Kami meyakini bahwa momentum transformasi digital nasional harus diiringi dengan keberanian kebijakan yang visioner. Penugasan Danantara dalam ekosistem transportasi digital bukan sekadar opsi teknokratis, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap berada dalam koridor kepentingan nasional," terangnya.
Lebih jauh, pihaknya siap menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
"Harapan kami, pemerintah dapat merespons aspirasi ini dengan langkah konkret yang mencerminkan keberpihakan pada rakyat serta komitmen terhadap kedaulatan ekonomi bangsa," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar