Menkeu Temukan Transfer Pricing di 10 Eksportir CPO, Potensi Kerugian Tembus US$88 Juta

‎periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil penelusuran dugaan praktik transfer pricing pada perusahaan eksportir crude palm oil (CPO). Dari pemeriksaan terhadap 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia, seluruhnya ditemukan memiliki pola transaksi serupa yang diduga merugikan penerimaan negara.

‎Purbaya menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara acak dengan mengambil sampel tiga pengapalan dari masing-masing perusahaan. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan indikasi praktik under-invoicing dan transfer pricing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

‎"Saya ambil 10 terbesar, semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu. Jadinya saya random," ujar Purbaya kepada media, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/5). 

‎Ia menyebut, dari sampel terbatas tersebut saja potensi kerugian yang ditemukan mencapai sekitar US$88 juta. Namun angka tersebut diyakini masih jauh lebih kecil dibanding potensi kerugian sebenarnya karena pengujian hanya dilakukan pada sebagian kecil transaksi.

‎"Dari yang itu aja (10 perusahaan), dari yang sampelnya. Tapi kan sampelnya, kalau dari semuanya kan jadi. Ya pasti lebih besar (kerugiannya), karena kan itu hanya sedikit, hanya 3 kapal," terang dia. 

‎Diketahui, sebelumnya Purbaya mengungkap dugaan praktik transfer pricing dan under-invoicing dalam aktivitas ekspor komoditas Indonesia, khususnya crude palm oil (CPO) dan batu bara. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi membuat negara kehilangan penerimaan pajak dan bea ekspor dalam jumlah besar.

‎Purbaya menjelaskan, temuan itu bermula dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang beberapa kali menyinggung adanya praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Menindaklanjuti hal tersebut, ia langsung mendatangi sistem National Single Window (NSW) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan untuk menelusuri data ekspor-impor.

‎Namun, saat itu data yang tersedia belum mampu menjelaskan secara detail pola transaksi yang dicurigai. Karena itu, Purbaya membentuk tim yang terdiri dari sejumlah ahli di Kementerian Keuangan dan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk menelusuri pola perdagangan ekspor.

‎Ia kemudian meminta timnya memeriksa secara acak pengapalan dari 10 perusahaan eksportir CPO. Masing-masing perusahaan dipilih minimal tiga pengapalan secara random. Hasilnya, ditemukan pola yang serupa.