Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan di balik keputusan pemerintah sempat menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah itu diambil setelah pemerintah mendapat sinyal dari Bank Indonesia (BI) agar tidak mengganggu pelaksanaan kebijakan moneter.
Purbaya memaparkan, pemerintah sebenarnya ingin memperbesar penempatan dana SAL di perbankan demi menjaga likuiditas. Kementerian Keuangan akhirnya memilih mengikuti arahan BI demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
"Saya bukan ambil uang tiba-tiba. Gini, saya maunya nambah sebanyak-banyaknya, tapi saya bukan bank sentral. Ketika BI kasih kode ke saya, jangan ikut campur kebijakan moneter ya saya ikut. Mereka bilang kurangi uang kamu kami akan ganti," kata Purbaya saat Raker DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7).
Mengikuti arahan tersebut, pemerintah kemudian menarik sebagian dana SAL dari perbankan. Kondisi di lapangan belakangan tidak berjalan sesuai perkiraan, sehingga pemerintah kembali menempatkan dana itu ke sistem perbankan.
"Jadi saya nggak pernah sembrono dalam hal itu. Apalagi ini menyangkut nasib negara. Saya ngerti betul, kalau saya ambil pasti runtuh. Tapi kita nggak mau ikut campur lembaga lain. Waktu itu mereka bilang akan ganti, ya sudah saya tarik. Rupanya nggak sesederhana itu, jadi saya inject lagi," papar Purbaya.
Purbaya membantah anggapan bahwa pemerintah mengambil keputusan secara berubah-ubah tanpa perhitungan. Setiap kebijakan, menurutnya, telah mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
"Jadi bukan saya main-main atau maju mundur nggak ada perhitungan. Tapi untuk mensinkronisasi kebijakan dengan lembaga lain, termasuk dengan DPR. Waktu itu keputusannya diambil di DPR, saya ikut. Tapi setelah ada koreksi, saya ikut juga. Jadi ke depan kita lebih hati-hati manage uang itu," tegas Purbaya.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, memahami betul bahwa penarikan dana dalam jumlah besar dari perbankan berpotensi mengganggu likuiditas.
"Jadi kita ngerti betul apa dampak kebijakan yang kita ambil. Kemenkeu, wamen, dan dirjen-dirjen kita selalu rapat koordinasi untuk memastikan bahwa kebutuhan kita tak ganggu ekonomi, kalau keu kita banyak di BI, uang nggak ada di sistem," tutur Purbaya.
Ia mengaku sempat menerima keluhan dari sejumlah bank soal minimnya likuiditas, padahal indikator yang dipakai BI menunjukkan kondisi yang baik. Purbaya menilai temuan ini menandakan ada persoalan pada akurasi indikator yang selama ini digunakan.
"Walau indikator BI ample, kenyataannya nggak ada. Karena waktu bank-bank komplain itu, saya tanya ke mereka gimana, katanya uangnya memang nggak ada. Loh indikatornya kan bagus semua. Berarti indikator yang kita pakai selama ini nggak akurat," lanjut Purbaya.
Pengalaman ini, menurut Purbaya, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Saat dana pemerintah terlalu banyak disimpan di Bank Indonesia, likuiditas di perbankan justru berkurang meski indikator yang digunakan BI menunjukkan kondisi likuiditas masih memadai.
"Dan kita sadari itu, dan akan diperbaiki ke depan. Yang jelas kita ngerti dampak kebijakan ke ekonomi. Dan kami selalu hati-hati. Kalau bahaya sekali kita akan datang ke Komisi XI untuk konsultasi," tutup Purbaya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar