Periskop.id - Pemerintah Kamboja menunjukkan komitmen serius dalam menjaga keamanan wilayahnya dari berbagai aktivitas kriminal lintas negara.
Melansir laporan dari Khmer Times pada Rabu (18/2), Departemen Imigrasi Umum (GDI) yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja telah melaksanakan tindakan tegas berupa deportasi massal terhadap ribuan warga negara asing setelah terbukti melakukan berbagai pelanggaran hukum yang cukup berat.
Operasi pemulangan paksa ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut, terhitung sejak Sabtu (14/2) hingga Senin (16/2).
GDI menyatakan bahwa tindakan deportasi skala besar ini dilakukan berdasarkan arahan langsung dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sar Sokha. Instruksi tersebut kemudian dilaksanakan atas perintah teknis dari Letnan Jenderal Sok Veasna selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional untuk memastikan keamanan publik tetap terjaga, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Fokus utama pemerintah adalah menekan angka kejahatan berbasis teknologi yang belakangan ini kian marak terjadi di kawasan tersebut.
Berdasarkan data yang dirilis pihak berwenang, terdapat 1.089 orang yang dideportasi, dengan rincian mencakup 57 orang wanita.
Para individu tersebut berasal dari 14 kewarganegaraan yang berbeda, yakni Tiongkok, Uganda, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Filipina, Nigeria, India, Banglades, Kenya, dan Nepal.
Para individu tersebut dideportasi karena terbukti melakukan berbagai kategori pelanggaran hukum yang cukup serius.
Adapun dasar pengusiran mereka mencakup tindakan penyeberangan perbatasan secara ilegal, keterlibatan dalam operasi penipuan daring atau online scam, serta aktivitas perjudian daring ilegal.
Selain itu, pihak berwenang juga menindak warga asing yang tinggal di wilayah Kamboja tanpa dokumen resmi atau melebihi batas waktu izin tinggal (overstay), serta mereka yang melakukan pekerjaan secara ilegal tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas setempat.
Proses pemulangan sebagian besar individu tersebut dilakukan melalui pos pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Techo. Sementara itu, khusus untuk warga negara Vietnam, proses deportasi dilaksanakan melalui jalur darat melalui Gerbang Perbatasan Internasional Prek Chak.
Departemen Imigrasi Umum memberikan penekanan bahwa tidak akan ada ruang kelonggaran bagi para dalang di balik operasi kejahatan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas aktor utama yang mengorganisir penipuan dan perjudian daring.
Di sisi lain, pihak berwenang juga terus melakukan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan individu yang diduga menjadi korban penipuan atau perdagangan manusia.
Pemerintah Kamboja berusaha memastikan para korban yang dijebak dalam sindikat penipuan daring dapat diselamatkan dan dipulangkan dengan aman ke negara asal masing-masing.
Tinggalkan Komentar
Komentar